Liputan6.com, Jakarta - Komisi Hukum DPR menunda proses fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan bagi calon pimpinan KPK Roby Arya Brata yang sedianya digelar malam ini. Uji kelayakan Roby ditunda pada Kamis 4 Desember besok.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, para anggota Komisi III lainnya butuh penyegaran usai melakukan uji kepada salah satu calon pimpinan KPK Busyro Muqoddas.
"Setelah capim KPK yang pertama melakukan fit and proper test, teman-teman Komisi III tadi mengusulkan agar seleksi capim kedua dilaksanakan besok. Kenapa besok, biar ada ruang, porsi masing-masing diskusi terus evaluasi," ujar Benny di ruang Komisi III DPR, Senayan Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Menurut dia, uji kelayakan dan kepatutan Roby dilakukan pukul 10.00 WIB besok. Setelah itu, akan dilanjutkan pembacaan hasil keputusan dan pada Jumat 5 Desember dibawa ke Paripurna DPR.
Dia menilai, Busyro berpeluang terpilih kembali. "Pak Busyro ada nilai lebih tinggi. Kenapa, dia pengalaman, lebih dikenal, maka lebih dikenal lebih disayang," pungkas Benny
Sementara itu, Roby Arya Brata sudah mendatangi datang ke DPR untuk menyampaikan visi misinya jika menjadi pimpinan KPK.
"Intinya pemberantasan korupsi itu menimbulkan efek cegah, penindakan itu terjadi setelah terjadi. Saya akan integrasi dengan penguatan pencegahan. Indikatornya apabila berhasil terbentuknya dewan pengawas. Pencegahan itu lebih sulit. Butuh seorang pemikir. Yang sulit bagaimana memikirkan supaya sistem berjalan dengan baik. Itu yang belum masuk di KPK," ujar Roby.
Dia mengatakan, jika dewan pengawas tak terbentuk, dia akan merasa gagal. "Saya akan sedih, kalau ada yang tertangkap karena nggak berfungsi. Mau yang bermental malaikat pun masuk ke dalam sistem (yang rusak) dia bisa jadi setan," ucap Roby
Dia juga yakin akan terpilih menjadi pimpinan KPK karena berasal dari independen. "Saya tidak punya partai politik, tidak punya apa-apa, tapi kalau DPR rasional berarti DPR harus cari yang independen. Kalau tidak bisa tebang pilih itu," jelas dia.
Roby Arya Brata juga menuturkan, akan membuat KPK di setiap regional yang tak pernah direalisasikan seperti di Malaysia dan Hong Kong. "Di Malaysia saja ada 300 penyidik, kita bagaimana," tandas Roby. (Mvi/Riz)