Liputan6.com, Jakarta - PPP kubu Djan Faridz saat ini tengah menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I. Ada sejumlah hal dibahas dalam Mukernas ini, di antaranya soal sikap PPP ke depan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (Pilkada) secara‎ langsung.
Mengenai sikap PPP yang dikabarkan akan merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau tetap di KMP, Djan sebagai Ketua Umum PPP versi Mukhtamar di Jakarta mengatakan, itu akan dibahas dan ditentukan dalam Mukernas ini.
"Nanti kita lihat hasil Mukernas ini. Bagaimana tanggapan mereka terhadap situasi politik seperti ini," ujar Djan di sela Mukernas I PPP di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2014).
Sekretaris Jenderal ‎DPP PPP Dimyati Natakusumah pada kesempatan sama sebelumnya mengakui, bahwa salah satu hal yang dibahas dalam Mukernas malam ini adalah soal dukungan kepada Perppu Pilkada. Selain soal Perppu Pilkada, yang dibahas dalam Mukernas ini juga adalah soal sikap politik PPP kubu Djan ini, yakni kemungkinan akan berlabuh ke KIH.
Dimyati mengatakan, alasannya merapat ke KIH lantaran tidak ada kader PPP yang duduk sebagai pimpinan di parlemen periode 2014-2019, baik DPR maupun MPR.
"Kemungkinan ke KIH. Alasannya, karena kami independen, tidak terikat di manapun," ucap Dimyanti. (Ali)
Djan Faridz: Soal PPP Berlabuh ke KIH, Lihat Hasil Mukernas Nanti
Ketua Umum PPP Djan Faridz menyerahkan kepada peserta Mukernas untuk menentukan arah politik partainya.
Diperbarui 10 Des 2014, 22:40 WIBDiterbitkan 10 Des 2014, 22:40 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Alasan Prabowo Utus Jokowi ke Vatikan, Sekjen Gerindra: Beliau Presiden Ketika Paus ke Indonesia
Soal 'Perintah Ibu' di Sidang Hasto, PDIP: Hanya Klaim dan Bohong
Mendagri soal Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa: Kita Kaji Dulu Alasannya Apa
VIDEO: Waspada! Kasus DBD di Jakarta Barat Meningkat!
Ribuan CPNS Mundur, Puan: Harus Ada Evaluasi Matang
12 Negara Bagian AS Gugat Kebijakan Tarif Impor Trump
Wagub Rano Karno Ingin Bangun Pusat Oleh-Oleh di Jakarta
Yayasan MBN Akan Tuntaskan Hak Mitra Dapur MBG Pekan Depan
Solo Diusulkan Jadi Daerah Istimewa, Komisi II DPR: Harus Ada Kajian Mendalam
Pemerintah Intensif Siapkan Regulasi dan Administrasi Pemdasus IKN
Saksi Sebut Hasto Kristiyanto Pernah Temui Eks Anggota KPU Wahyu Setiawan
Sambut Jakarta 500 Tahun, Pemprov DKI Gelar Pertunjukan Budaya Rutin di Car Free Day Mulai Juni 2025