PPP Kubu Djan Faridz 'Cemburu' Sikap Menkum HAM ke Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP PPP kubu Djan Faridz, Humphrey R Djemat merasa cemburu atas sikap pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), karena tidak sama dalam memutuskan kisruh di partainya dengan kisruh di Partai Golkar.

Padahal menurut Humphrey, PPP dan Partai Golkar sedang mengalami dualisme kepengurusan yang diklaim masing-masing pihak adalah sah.

"Kalau dari sisi politis, ya PPP jadi korban percobaan dari Menkum HAM untuk mempraktikkan intervensi politiknya," kata Humphrey di sela-sela Mukernas PPP di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Humprey mengatakan, Yasonna tidak mempunyai prinsip kehati-hatian dan asas profesionalnya dengan meneliti, menguji, atau memverifikasi permohonan penanganan konflik PPP.

Maka itu, Humprey menyayangkan sikap Yasonna yang berbeda dalam menangani konfilk Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie atau Ical dengan kubu Agung Laksono.

"Di Golkar Menkum HAM sampai buat tim khusus, mereka seperti ingin menunjukkan asas pemerintah yang baik, yang punya kepastian hukum dan profesional. Tapi kenapa ini tidak diterapkan di PPP?" tanya dia.

Selain itu, Humprey menilai, perbedaan sikap Menkum HAM dalam menangani konflik PPP dan Golkar karena pada saat menangani kasus PPP publik bereaksi keras.

"Banyak orang menyalahkan Menkum HAM saat membuat SK untuk kepengurusan Romi (Romahurmuziy) tersebut, dia dianggap ceroboh. Masa dalam satu hari sudah mengeluarkan SK. Ini sangat tidak baik, dan Menkum HAM tidak mau mengulangi ini lagi pada Golkar," tandas Humprey. (Ado)