Menanggulangi Banjir di Bandung, Jokowi Minta Libatkan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendatangi lokasi banjir di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ditemani Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wakil Bupati Deden Rumaji, mereka meninjau lokasi banjir.

Yuddy mengatakan, kedatangan tersebut merupakan utusan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang berhalangan hadir.

"Saya diutus oleh Pak Presiden dan Pak Wapres untuk menyampaikan keprihatinan dan empatinya atas bencana banjir ini," kata Yuddy, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12/2014).

Dalam kesempatan itu, Yuddy menyerahkan bantuan berupa bahan makanan, selimut, dan kain sarung kepada para korban banjir. Selain meninjau lokasi banjir, dia juga meninjau lokasi tempat pengungsian warga.

Yuddy meminta kepala daerah setempat agar segera menyelesaikan masalah banjir yang terjadi sejak tahun 1990-an ini.

"Untuk bantuan tetap kita upayakan dari berbagai instansi dan komponen bangsa lainnya. Tapi yang penting bagaimana solusi fundamentalnya yang cepat, diawali dengan penyusunan road map penanggulangan banjir," ujar Yuddy.

Menurut Yuddy, baik pemkot, pemda dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum harus ada koordinasi lintas sektoral. Sehingga banjir ini akan berkurang sedikit demi sedikit.

"Kami meminta agar besok sesegera mungkin Pemprov Jabar  menjadi leading sector pertemuan lintas sektoral. Membuat road map, serta menyusun tahapan penanganan jangka pendek, seperti melakukan evakuasi kepada korban bencana dan melakukan sosialisasi ke warga untuk meninggalkan lokasi yang menjadi area banjir ini," pinta Yuddy.

Libatkan KPK

Yuddy juga meminta agar Pemkab Bandung dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Kementerian PU, segera membuat perencanaan yang konsepsional, untuk mengetahui besaran anggaran terkait penanggulangan banjir ini. Sehingga ada target yang jelas untuk penyelesaian masalah ini.

"Saya juga minta KPK untuk terlibat dalam pengawasan, karena anggarannya pasti besar dan merupakan uang rakyat. Jadi jangan sampai uang rakyat yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan dalam rangka penanggulangan bencana dikorupsi oleh oknum," tegas dia.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Bandung Deden Rumaji mengatakan, penanggulangan banjir ini dibutuhkan dana sekitar Rp 150 miliar untuk melakukan pembebasan lahan. Lahan tersebut nantinya akan dibuat waduk serta sodetan.

"Jadi rencananya kami akan membuat penyimpan air sementara dan kami akan melakukan pembebasan lahan seluas 5 hektare di Cienteng. Kami sudah melakukan program pengerukan normalisasi termasuk ke anak-anak sungai," kata Deden.

Dia mengatakan, saat ini anak-anak sungai yang berada di sekitar Kota Bandung masuk ke arah Sungai Citarum. Sementara di Kecamatan Baleendah merupakan kawasan dataran rendah yang selalu terkena imbas luapan Sungai Citarum.

"Kita sudah membuat gorong-gorong dan itu menggunakan dana pusat," imbuh Deden.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku akan segera melakukan pertemuan dengan Pemkab Bandung, BBWS Citarum serta instansi terkait lainnya. Hal tersebut memang sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah banjir ini.

"Kami akan segera melakukan pertemuan lintas sektor untuk membahas persoalan banjir ini. Selain itu, saya juga setuju melibatkan KPK dalam hal pengawasan terhadap anggaran karena hal itu akan menutup kemungkinan terjadinya korupsi," kata Aher.

Banjir di sebagian wilayah Bandung terjadi sejak Jumat 19 Desember lalu. Banjir kali ini disebabkan karena luapan Sungai Citarum. (Rmn/Ans)