Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo dikabarkan tidak akan melantik Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Kabar itu pertama kali dilontarkan Ketua Tim 9 Independen Ahmad Syafii Maarif beberapa waktu lalu.
Terkait itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella meminta Jokowi untuk mempertimbangkan keputusan DPR. Sebab, persetujuan Budi sebagai calon Kapolri telah melalui proses fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR.
"Saya kira itu keputusan yang paling adil yang bisa diambil dalam situasi pelik seperti ini. Karena keputusan menyetujui (Budi Gunawan) itu keputusan DPR. Bukan orang per orang. Ketika akan dibatalkan ya kita tunggu proses hukum berikutnya," ujar Rio di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/2/2015).
Karenanya, Rio meminta agar Jokowi juga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan mengenai nasib Budi. Apakah dilantik atau malah tidak jadi dilantik. Apalagi, banyak pihak, termasuk Tim 9 yang menyarankan agar Budi tidak dilantik sebagai Kapolri karena kini menyandang status tersangka oleh KPK.
Rio menilai, keputusan terhadap nasib Budi itu akan lebih baik jika menunggu proses praperadilan yang diajukan Budi kepada KPK selesai. Nantinya, keputusan pengadilan akan membuktikan mana yang salah dan mana yang benar.
"Menunggu proses praperadilan selesai, supaya presiden tidak terburu-buru. Kalau kemudian pengadilan salahkan KPK, itukan bisa terselamatkan. Agar tidak sampai 2 kali presiden ambil keputusan yang tidak tepat. Kalau BG kalah, ya tidak ada masalah. Jadi tunggu selesai praperadilan, baru presiden ambil keputusan," ucap dia.
Ia menjelaskan meski memang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak diatur pra peradilan soal penetapan tersangka, namun kondisi sebelum Budi menjadi tersangka juga perlu diperhatikan. Apakah sudah sah atau tidak Budi ditetapkan sebagai tersangka melalui proses yang semestinya.
Ia mencontohkan, kasus mantan Gubernur Bengkulu Agus Lim yang menjadi tersangka namun belum disidang. Masyarakat pun kala itu mengajukan praperadilan kepada Kejaksaan agar Agus disidang. Akhirnya, menurut Rio, praperadilan warga itu dikabulkan. Padahal tidak ada aturan dalam KUHAP mengenai pra peradilan yang diajukan masyarakat.
"Kalau kita berpatokan pada pra peradilan khusus dalam KUHAP. Memang tidak ada. Tapi hukum itukan terus berkembang," kata Rio. (Osc/Yus)
Soal Budi Gunawan, Jokowi Diminta Pertimbangkan Hasil Kerja DPR
Keputusan terhadap nasib Budi itu akan lebih baik jika menunggu proses praperadilan terhadap KPK kelar.
diperbarui 09 Feb 2015, 20:09 WIBDiterbitkan 09 Feb 2015, 20:09 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Alexander Marawata Gugat Undang-Undang KPK ke MK, Ini Alasannya
Gaya Berkelas Rieke Diah Pitaloka Saat Mencecar Budi Arie soal Kasus Dugaan Judi Online
Deretan Aroma Kuat yang Kerap Dikatkan dengan Kedatangan Makhluk Halus, Mitos atau Fakta?
Link Live Streaming Liga Europa Manchester United vs PAOK, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Jumat 8 November 2024
Kasus Pembunuhan Nia Kurnia Sari Akan Difilmkan, Digarap oleh Aditya Gumay
Polisi Masih Jaga Ketat Lokasi Truk Tanah yang Kena Amuk Massa di Tangerang
Pria Lanjut Usia Ditemukan Tewas Tergantung di Area Perkebunan Minahasa
Punya Harta Haram tapi Sudah Taubat, Bagaimana Cara Membersihkannya? Simak Kata Buya Yahya
Dalami Dugaan Pemukulan Sopir Taksir Online Oleh Oknum Polisi, 2 Orang Diperiksa Sebagai Saksi
Muncul Dugaan Pelanggaran Oleh Satu Paslon di Pilkada Kota Yogyakarta
Matt Groening Sosok di Balik Ramalan The Simpsons