Mereka yang Tolak dan Desak Jokowi Lantik Budi Gunawan

Liputan6.com, Jakarta Komjen Pol Budi Gunawan tertunda menjadi Kapolri. Padahal fit and propert test yang selanjutnya dibawa ke Paripurna telah setuju Kalemdikpol itu menjadi Trunojoyo 1.

Jokowi menunda pelantikan sang jenderal lantaran Budi Gunawan telah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus rekening mencurigakan. Langkah Jokowi pun menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung dan ada pula yang tetap mendesak Jokowi untuk melantik Budi sebagai Kapolri.

Dari catatan Liputan6.com, ada sejumlah nama yang tetap mendesak Presiden Jokowi agar tetap melantik Budi Gunawan. Tak hanya itu, suara dukungan kepada Jokowi untuk tidak melantik Budi Gunawan pun tak kalah kencang lantaran tak ingin polri dipimpin oleh sosok yang bermasalah dengan hukum. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya.

Mereka yang desak Jokowi tetap melantik Budi Gunawan di antaranya:

1. Politisi PKS Nasir Djamil

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, sebenarnya Jokowi tidak perlu menunda pelantikan Budi Gunawan. Sebab, seluruh proses yang harus dilalui sudah berjalan dengan baik. Terlebih, persetujuan DPR pun sudah dikeluarkan.

"Jokowi tidak perlu menunda, Jokowi sebagai presiden seharusnya mengeluarkan kewenangannya dalam Keppres melantik Budi Gunawan. Kalau melihat sekarang sangat lucu, dasar hukumnya dengan memberhentikan kapolri dan menujuk Plt tidak ada," kata Nasir dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu 18 Januari 2015.

Nasir menilai, Jokowi tidak memperhatikan syarat-syarat seseorang untuk berhenti menjadi kapolri. Sejauh ini, Jenderal Sutarman tidak memiliki alasan untuk mundur atau diberhentikan oleh presiden.

2. Pakar Tata Negara

Pakar hukum tata negara Andi Irman Putra Sidin menyarakan Presiden Jokowi untuk tetap melantik Komjen Budi Gunawan. Lantaran hal itu sesuai konstitusi yang ada meski Budi tengah menghadapi proses hukum.

"Persoalan Budi Gunawan terkena pidana itu persoalan individu. Dan itu tidak berkaitan dengan konstitusi," ucap Irman.

Kemudian Andi menegaskan, proses pemilihan Budi Gunawan menjadi Kapolri sudah sesuai konstitusi, yang melewati fit and proper test di Komisi III dan diputuskan dalam Rapat Paripurna. Artinya saat ini secara de facto, Komjen Pol Budi Gunawan sudah menjadi Kapolri namun belum bisa menjalankan tugasnya karena secara de jure belum dilantik.

Sedangkan Mereka yang menolak Budi Gunawan dilantik jadi Kapolri di antaranya:

3. Tim 9

Tim independen bentukan Presiden Jokowi secara bulat menyarankan presiden tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri. Ketua tim Syafii Maarif mengungkapkan, penolakan melantik Budi Gunawan telah disepakati 9 anggota tim.

"Kita satu, bulat suara (menolak pelantikan Budi Gunawan)," ujar Syafii usai rapat dengan Presiden Jokowi dan Wantimpres di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu 28 Januari 2015.

Syafii mengatakan, telah menyampaikan usulan tersebut secara langsung kepada Presiden Jokowi. Tim juga menyarankan, Presiden Jokowi langsung memilih calon kapolri baru tanpa harus menunjuk pelaksana tugas (plt) kapolri.

4. Kompolnas

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala mengungkapkan pihaknya merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. ‎Rekomendasi tersebut telah disampaikan Kompolnas dalam pertemuan tertutup di Istana Negara.

"Highly recomended (sangat direkomendasikan) ya tidak melantik,‎" ujar Adrianu‎s, Kamis (29/1/2014).

Namun demikian, Adrianus mengatakan, pihaknya tidak hanya memberi rekomendasi tersebut. Ia mengaku memberi opsi-opsi lain kepada Presiden Jokowi dan apa saja dampak serta akibat yang akan diambil dari masing-masing opsi. (Ali)