3 Jurus Ahok Hadapi Hak Angket DPRD DKI

Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta telah sepakat hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Persetujuan itu diteken oleh 91 dari 106 anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna, Kamis 26 Februari 2015.

Dengan kesepakatan itu, DPRD akan menyelidiki terhadap Ahok dan jajarannya terkait kisruh Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang kini masih digantung Kementerian Dalam Negeri lantaran berbeda format penyusunan.

Kisruh ini bermula ketika Ahok mengungkapkan adanya dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang dimasukkan ke dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2015.

Ketua Tim Pengusul Fahmi Zulfikar Hasibuan menilai RAPBD DKI Jakarta 2015 yang diserahkan pada Kemendagri berbeda dengan apa yang telah disepakati dengan dewan. Dan itu dinilainya sebagai penghinaan terhadap parlemen.

Ahok pun tak gentar dengan hak angket tersebut. Sekalipun seluruh anggota DPRD sepakat hak angket, dia siap menghadapi itu. Dia menilai anggaran siluman Rp 12,1 triliun yang dimasukkan dalam RAPBD DKI Jakarta 2015 itu harus diselamatkan.

Untuk itu, dia menyiapkan ancang-ancang dalam menghadapi hak angket itu. Setidaknya ada 3 jurus Ahok yang dihimpun Liputan6.com:

1. Beber Anggaran Siluman

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membongkar salah satu anggaran siluman yang muncul pada APBD 2014 lalu. Anggaran ini muncul pada pembelian uninterruptible power supply (UPS) di sekolah-sekolah di Jakarta.

Ahok mengatakan, tahun 2014, hampir semua sekolah dibuatkan anggaran untuk pembelian UPS seharga Rp 6 miliar. Dalam catatan yang dimilikinya, perusahaan dapat lelang dengan harga Rp 5,8 miliar per sekolah. Angka ini dirasa tidak masuk akal untuk sekelas sekolah di Jakarta.

"Teman saya yang mainin komputer begitu canggih itu dia pasang semua UPS yang bisa 45 kva. Itu UPS apa sampai Rp 6,5 miliar? Ini sudah terjadi. Makanya dia keenakan untung mau minta lagi sekarang, itu yang saya tolak. Silakan dia mau angket apapun," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis 26 Februari 2015.

2. Lapor Dana Siluman

Tak hanya membeberkan dugaan anggaran siluman, Ahok juga berencana melaporkan ke pihak berwajib. Sebab, mantan Bupati Belitung Timur itu menilai tindakan tersebut sudah masuk ranah korupsi karena melakukan mark-up atau penggelembungan dana.

"Ow... iya dong, untuk kejahatan pasti kita lapor. Kita lagi siapin," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis 26 Februari 2015.

Dia mengatakan, pengadaan UPS untuk sekolah bukan lah satu-satunya kegiatan yang disusupkan untuk menggelembungkan anggaran. Tercatat ada beberapa kegiatan, seperti program sekolah mulai pelatihan guru hingga pengadaan software yang nilainya mencapai sekitar Rp 4-5 miliar.

"Kita lagi siapin berkas semua, cari kumpulin data. Kan tahun 2014 nggak bisa ngelak, permainan mark-up ini nggak bisa ngelak. Kita lagi kumpulin ini (data)," jelas Ahok.

3. Rela Kehilangan Jabatan

Ahok menegaskan tak ada celah bagi anggaran siluman tersebut. Ia bahkan mengaku rela melepaskan jabatan jika anggaran Rp 12,1 triliun masuk APBD 2015.

"Saya sih lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya izinkan Rp 12,1 triliun masuk APBD," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Ahok mengatakan, angka Rp 12,1 trilium itu sudah tidak masuk akal. Nilai itu masuk ke berbagai kegiatan pada hampir semua dinas di Jakarta. Padahal, uang itu seharusnya bisa dimanfaatkan lebih maksimal untuk pembangunan di sektor lainnya.

"Yang jelas saya nggak mau mundur kalau Rp 12,1 triliun (masuk APBD) itu bagi saya keterlaluan. Kalau kita bangun rusun itu 60 ribu unit. Sayang, menurut saya gitu lho, daripada beli barang UPS lah, program software apa sekolah gitu, sedangkan 48% sekolah kita jelek," jelas Ahok. (Ali/Mut)