Ketua DPD: Pasif Ungkap Korupsi, Para Bandit Bisa Berpesta Pora

Liputan6.com, Jakarta - Kisruh antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan DPRD DKI Jakarta terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus bergulir. Baik Ahok maupun DPRD tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing.

Ahok melaporkan dugaan adanya `anggaran siluman' APBD 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan kalangan DPRD DKI menggulirkan hak angket atau hak untuk menginvestigasi terkait kisruh APBD tersebut.

Terkait itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman pun memberikan tanggapan.

"Ya memang, Indonesia ini kan senang dengan hedonisme, istilahnya kata Pak Rizal Ramli semuanya heboh. Padahal kan sesungguhnya kalau kita kembali kepada tugas dan fungsi masing-masing, seharusnya Gubernur (Ahok) dan DPRD (DKI Jakarta) itu harus bersama-sama duduk, kembali ke APBD. APBD itu kan pemerintah (daerah) bersama-sama dengan DPRD...sehingga keluar suatu APBD yang cukup baik," ucap Irman Gusman saat berbincang dengan Farhannisa Nasution dari Liputan6.com di Jakarta, yang ditulis pada Jumat (13/3/2015).

Irman pun menilai Ahok sebagai sosok yang fenomenal.

"Selalu tidak berkompromi dengan kesalahan, barangkali ya. Kalau itu yang menjadi persoalan, maka seorang Ahok yang melihat ada suatu proses yang tidak benar, menurut saya  sudah tepat dia (Ahok) menyampaikan kepada KPK terhadap indikasi Dewan untuk melakukan penyalahgunaan. Dan upaya Ahok untuk melakukan akuntabilitas dengan e-budgeting, menurut saya sudah tepat," imbuh Irman.

Terlebih, menurut Irman, persoalan bangsa ini adalah masalah korupsi. "Dan kembali ke masalah hedonisme, banyak orang menilai Ahok itu transparan, anti-KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Tapi sebagai Gubernur, kan harus berfungsi sebagai pengayom, pemimpin. Ya mungkin ke depan Ahok harus memproduksi kata-kata yang lebih bijak. Ibaratnya mengambil benang dalam tepung, tapi tepungnya tidak berantakan," papar Ketua DPD.

Soal penyelewengan anggaran, Irman mengingatkan siapa pun bisa ditindak secara hukum. "(Anggaran Siluman) Ini harus dibuka ke publik. Siapa pun oknumnya, entah pemda ataupun DPRD harus bertanggung jawab dong," tukas Irman.

Ia juga mengimbau semua pihak untuk berperan aktif mengungkap segala macam bentuk penyelewengan. "Kalau kita pasif, nanti para bandit (koruptor) itu berpesta pora," imbau Irman Gusman.

Selanjutnya: Sandiwara Politik

Sandiwara Politik

Keributan terjadi dalam mediasi antara Pemprov dengan DPRD DKI Jakarta perihal kisruh APBD 2015 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Kamis 5 Maret 2015. Gubernur Ahok dinilai tak beretika oleh anggota Dewan karena bertanya dengan nada tinggi sambil menunjuk-nunjuk bawahannya.

Namun Ahok berdalih, sikap keras yang ditunjukkannya saat mediasi tersebut hanyalah sebuah akting. "Saya memang sengaja. Tadi pagi saya udah telepon Pak Anas Effendi (Walikota Jakarta Barat), Pak Anas nggak usah stres. Aku cuma akting marahin lu," ucap Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat 6 Maret 2015.

Ketua DPD Irman Gusman pun menanggapi perihal 'akting' Ahok tersebut, sekaligus memberi masukan mengenai komunikasi politik yang seharusnya dipergunakan sang gubernur.

"Jadi menurut saya, sebagai pemimpin atau sebagai gubernur, tentu masalah rakyat jangan dijadikan sebagai sandiwara hanya untuk mengejar popularitas...Harus otentik. Kalau marah ya marah saja, tapi marah yang bagaimana (dulu)? Apa pantas?" saran Irman.

"Walaupun benar apa yang disampaikan, tapi caranya juga harus benar," imbuh Irman.

Terlebih, lanjut Irman, kehidupan ini dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan. "Kita tahu orang Indonesia itu punya kultur yang berbeda dengan bangsa lain."

Jalan Buntu?

Menyoal kemungkinan kisruh APBD DKI menemui jalan buntu, Irman punya solusi. "Kalau dalam APBD itu, bila (menemui) jalan buntu atau tidak bisa disahkan, maka kembali ke APBD 2014. Nggak ada masalah itu. Gubernur (Ahok) keluarkan saja peraturan gubernur (pergub), kemudian disahkan Kemendagri," tukas Irman.

Selain itu, Irman turut menanggapi e-budgeting yang diusung Gubernur Ahok yang kemudian dipermasalahkan oleh kalangan DPRD DKI. Ia bahkan setuju bila e-budgeting diterapkan di daerah lain.

"E-budgeting itu kan anggaran yang berbasis elektronik, supaya semua terbuka dan transparan..., (sehingga) tidak ada dusta di antara kita," urai Irman.

Dengan demikian, Irman berharap Jakarta bisa menjadi model dalam menyiapkan suatu APBD berbasis elektronik. "Ini bagian dari proses mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme," papar Irman.

Mengakhiri perbincangan, Irman Gusman menegaskan agar Ahok dan DPRD DKI Jakarta dapat kembali duduk bersama membahas APBD. "Supaya ke depan mekanisme pembahasan anggaran itu sesuai dengan seharusnya. Supaya tidak ada penyimpangan, baik itu penyimpangan uang maupun program," pungkas Irman Gusman.

Selengkapnya simak wawancara khusus dengan Ketua DPD RI Irman Gusman dalam video yang terbagi dalam 2 bagian di bawah ini:

(Ans/Rmn)