Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyarankan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memperbaiki komunikasi politiknya. Sebab, ketegasan tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata yang kasar.
"Untuk kejujurannya (Ahok) kita akui, benar tegas, tapi gunakan bahasa yang baik. Bukan bahasa preman. Jadi, dua-duanya (Ahok dan DPRD DKI) harus (saling) mengoreksi," ucap Irman usai mengikuti acara 'Bincang Senator 2015' bersama Liputan6.com di Senayan City, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2015).
Irman menambahkan, selaku kepala daerah, Ahok harus mampu mengontrol diri terhadap amarahnya. Terutama bila berhadapan dengan sesama pejabat daerah di Ibukota, yakni DPRD DKI Jakarta.
"Yang penting maksudnya tercapai. Tegas bukan berarti kasar, santun bukan berarti lemah," ujar Irman Gusman.
Sebelumnya, upaya mediasi antara Pemerintah Provinsi DKI dengan DPRD Jakarta terkait kisruh APBD 2015 di Gedung Kemendagri pada Kamis 5 Maret 2015 berujung kisruh. Gaya komunikasi Ahok dinilai buruk sehingga upaya mediasi itu jauh dari solusi.
Namun di kesempatan terpisah, Ahok bersikukuh bahwa sikap keras yang ditunjukkannya saat mediasi pada Kamis silam itu hanyalah sebuah akting.
"Saya memang sengaja. Tadi pagi saya udah telepon Pak Anas Effendi (Walikota Jakarta Barat), Pak Anas nggak usah stres. Aku cuma akting marahin lu," ucap Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat 6 Maret 2015. (Ans)
Ketua DPD Irman Gusman: Ahok Jujur dan Tegas, Tapi...
Menurut Ketua DPD Irman Gusman, ketegasan tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata yang kasar.
Diperbarui 09 Mar 2015, 04:03 WIBDiterbitkan 09 Mar 2015, 04:03 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Produksi Liputan6.com
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Alasan Prabowo Utus Jokowi ke Vatikan, Sekjen Gerindra: Beliau Presiden Ketika Paus ke Indonesia
Soal 'Perintah Ibu' di Sidang Hasto, PDIP: Hanya Klaim dan Bohong
Mendagri soal Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa: Kita Kaji Dulu Alasannya Apa
VIDEO: Waspada! Kasus DBD di Jakarta Barat Meningkat!
Ribuan CPNS Mundur, Puan: Harus Ada Evaluasi Matang
12 Negara Bagian AS Gugat Kebijakan Tarif Impor Trump
Wagub Rano Karno Ingin Bangun Pusat Oleh-Oleh di Jakarta
Yayasan MBN Akan Tuntaskan Hak Mitra Dapur MBG Pekan Depan
Solo Diusulkan Jadi Daerah Istimewa, Komisi II DPR: Harus Ada Kajian Mendalam
Pemerintah Intensif Siapkan Regulasi dan Administrasi Pemdasus IKN
Saksi Sebut Hasto Kristiyanto Pernah Temui Eks Anggota KPU Wahyu Setiawan
Sambut Jakarta 500 Tahun, Pemprov DKI Gelar Pertunjukan Budaya Rutin di Car Free Day Mulai Juni 2025