Politisi PDIP: Jokowi Tetap Petugas Partai Bila..

Liputan6.com, Jakarta - Politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat menyatakan, meski Joko Widodo atau Jokowi adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi bagi partainya, Jokowi tetap seorang petugas partai.

"Harus dipisahkan, dalam hukum tata negara memang Presiden sebagai kepala negara, dia Kepala Pemerintahan. Tapi ketika Presiden diusung partai, atau gabungan parpol, ketika dia masuk rumah, kembali ke rumah, di situ dia kembali ke petugas partai," kata Henry di Gedung DPR, Senin (13/4/2015).

Anggota Komisi II DPR itu menampik, jika pidato Megawati tersebut dikatakan bentuk pelecehan terhadap simbol negara. Menurut dia, wajar jika Megawati menasehati kader sebagai petugas partai.
‎
"Saya tidak melihat direndahkan martabatnya, nggak ada. Prinsipnya begitu, dia kader partai, petugas partai seperti kami di DPR," tandas Henry.

‎Istilah petugas partai sempat disematkan kepada para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang duduk di pemerintahan, termasuk Presiden Jokowi. Karena terkesan berkonotasi negatif, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pun meluruskan istilah tersebut.

"Petugas partai jangan dikonotasikan sebagai pesuruh, tapi mau ditempatkan di mana saja, itu konsekuensi. Tapi kadang ada yang tak mau," ujar Megawati di arena Kongres IV PDIP di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Jumat 10 April 2015.

Megawati meminta agar kader PDIP wajib serius dalam menjalankan tugasnya. Hal ini harus mendharmabaktikan diri untuk rakyat. Ia juga bisa melihat mana kader yang serius dan tidak. Sebab setiap orang memiliki pikiran yang berbeda-beda.

"Tentunya kepala sama hitam, tapi pikiran masing-masing," tukas putri sulung mendiang Presiden Pertama RI Sukarno itu. (Ali/Mut)