BMKG Ingatkan Ancaman Tsunami Saat Mudik Lebaran, Apa Antisipasinya?

Kubu Agung Minta Hakim PTUN Bersikap Netral

Fayakhun mengaku tahu hubungan antara Hakim Teguh dengan Yusril Ihza Mahendra.

oleh Putu Merta Surya Putra Diperbarui 25 Apr 2015, 23:55 WIB

Diterbitkan 25 Apr 2015, 23:55 WIB

Partai Golkar Kubu Agung Laksono Gelar Rapimnas I

Agung Laksono (tengah) berbincang dengan Siswono Yudo Husodo saat pembukaan Rapimnas I DPP Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (8/4/2015). Rapat membahas konsolidasi partai dari tingkat bawah hingga atas. (Liputan6.com/Johan Tallo)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Sengketa Partai Golkar masih berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hakim Teguh Satya Bhakti terpilih sebagai ketua majelis hakim untuk memutuskan perkara tersebut.

Namun begitu, Komisi Yudisial (KY) melihat adanya hubungan antara Hakim Teguh dengan kuasa hukum kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra. Bahkan Komisioner KY Imam Anshori menyarankan Hakim Teguh mundur agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Politisi Golkar kubu Agung, Fayakhun meminta agar Hakim Teguh bisa bersikap profesional dan obyektif terutama dengan rekam jejaknya.

"Saya berharap yang bersangkutan bisa obyektif dalam mengambil keputusan penting yang menyangkut orang banyak, dimana Partai Golkar dipilih lebih dari 17 Juta warga negara Indonesia," ujar Fayakhun kepada Liputan6.com, Sabtu (25/4/2015).

Fayakhun mengaku tahu hubungan antara Hakim Teguh dengan Yusril Ihza Mahendra. Kendati begitu, dia meminta Hakim Teguh dapat bersikap profesional dan mengesampingan kedekatannya dengan Yusril.

Selain itu, lanjut dia, Hakim Teguh pernah memenangkan gugatan PPP kubu Djan Faridz yang dia menangis saat membacakan putusan.

"Saya melihat kecenderungan bahwa yang bersangkutan ini mengagumi sosok Yusril. Karena itu, saya meminta agar yang bersangkutan mampu bertindak profesional dan obyektif. Ingat semua mata mengawasi yang bersangkutan (Hakim Teguh) saat ini," ujar Fayakhun.

Hakim Teguh pada 2012 meminta Yusril menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatannya terkait kesejahteraan pejabat negara yang tidak diperhatikan.

Dalam sidang, Yusril mendukung permohonan Hakim Teguh karena norma yang diuji memang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Permohonan Teguh pun dikabulkan MK. (Ali)