Ahok: APTB Tak Gabung PT Transjakarta, Jangan Masuk Busway

Ahok tak mau ambil pusing soal kisruh antara operator Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dengan PT Transjakarta.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 05 Mei 2015, 11:03 WIB
Diterbitkan 05 Mei 2015, 11:03 WIB
Trayek APTB Akan Dihapus
Trayek APTB dihapus karena keberadaannya dianggap sebuah kesalahan dan menghabiskan anggaran. Foto diambil pada Rabu (7/1/2015). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Ahok tak mau ambil pusing soal kisruh antara operator Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dengan PT Transjakarta. Bagi dia, kalau APTB tidak mau bergabung dengan sistem Transjakarta, silakan beroperasi sendiri.

"Kalau kamu nggak ikut saya jadi rugi? Nggak juga. Berarti kamu jangan masuk ke Transjakarta, sampai ujung saja, terserah," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Pemilik nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu tidak masalah bila APTB hanya beroperasi sampai ujung jalur bus Transjakarta. Sebab, pemprov DKI Jakarta sudah bekerja sama dengan kota-kota penyangga seperti Tangerang dan Bekasi untuk memperluas jaringan Transjakarta.

Dengan adanya jaringan baru Transjakarta hingga ke kota penyangga, penumpang hanya perlu membayar Rp 3.500. Sedangkan dengan APTB, penumpang harus membayar lebih mahal.

"Justru sekarang Anda lebih rugi kalau nggak ada penumpang, Anda nombok nggak? Nombok. Kalau ikut kami, ada atau tidaknya penumpang Anda tetap kami bayar rupiah per kilometer. Kan enak," imbuh dia.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan, perluasan jaringan ini akan ditunjang pengadaan ribuan bus yang secara bertahap dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Ahok juga ragu, operator bus lain bisa menggaji para sopir sebesar UMP seperti yang dilakukan Transjakarta.

"Kita mau memaksa sebetulnya supaya pemain bus ini ada tanggung jawab. Kalau sekarang kenapa dia nggak mau ganti bus bagus karena nggak ada juga, kamu terpaksa mau naik karena pemerintah itu salah nggak bisa memberikan pelayanan publik yang baik. Akhirnya terjadi 'pemerasan' oleh pemilik ke warga," ucap mantan politisi Gerindra dan Golkar itu.

Bagi Ahok, tidak masalah warga harus berpindah ke beberapa titik untuk mencapai akses transportasi. Yang penting, masyarakat tidak dibebani dengan harus membayar lebih.

"Yang penting jangan bayar lagi bos, karena nggak tahan," tutup Ahok. (Mut)

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya