Ketum Apindo: Saya Yakin Jokowi Independen Reshuffle Kabinet

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Jokowi-JK disinyalisir akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani yakin, Presiden Jokowi akan bersikap independen dalam memutuskan reshuffle kabinet dengan memperhitungkan kinerja menterinya. 

"Saya yakin Pak Jokowi tahu SBY juga dulu tidak maksimal kerjanya karena dia tersangkut koalisi. Saya yakin Pak Jokowi masih punya independensi untuk melakukan hak prerogatif untuk mereshuffle kabinet," kata Haryadi dalam diskusi bertajuk 'Menanti Sabda Reshuffle' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015).

Ia menilai hampir seluruh menteri dalam Kabinet Kerja tidak memiliki keahlian yang mumpuni di bidang yang mereka kepalai. Hal ini menyebabkan kemerosotan pertumbuhan hampir semua sektor, terlebih ekonomi.

"Presiden harus memilih yang punya kemampuan. Hampir semua sektor mengalami penurunan. Terutama ekonomi. Saya rasa kami (pengusaha) punya pandangan, kami melihat kinerja itu. Hasil dari kebijakan yang lahir. Kalau menteri seperti itu (tidak ahli) makin lama dipertahankan, Indonesia akan hancur. Perlu adanya reshuffle," ucap dia.

Haryadi menjelaskan, ada beberapa kebijakan menteri yang menimbulkan problematika baru di bidang ekonomi. Contohnya kebijakan di bidang perikanan yang menerapkan kebijakan pembatasan pembelian solar dan pelarangan penangkapan lobster dan kepiting pada ukuran tertentu, hingga menyebabkan penurunan pendapatan di sektor perikanan yang signifikan.

Selain perikanan, sektor yang juga mengalami penurunan pendapatan ialah sektor perhotelan. Hal tersebut, kata Haryadi, adalah dampak dari kebijakan larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengadakan rapat di hotel-hotel.

Selanjutnya: Indikator Merosotnya Ekonomi...

Indikator Merosotnya Ekonomi

Direktur Institute for Developments of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini merosot. Ada 2 indikator yang menyebabkan hal itu terjadi.

"Pertama, kontribusi struktur ekonomi kita lebih didominasi dengan jasa. Kita ingin menggeser kontribusinya ke bidang pembuatan barang atau produksi tetapi tidak tercapai," ujar Enny dalam diskusi.

Indikator kedua, pemberhentian subsidi bahan bakar minyak yang ditujukan untuk menggenjot sektor produksi ternyata menimbulkan kemerosotan di banyak sektor industri.

"Ini sangat serius. Target untuk penerimaan (pendapatan) negara yang ditargetkan naik 30 persen malah menurun," tandas Enny. (Mvi/Sss)