Peluang Ahok pada Pilkada Serentak Lebih Besar?

Liputan6.com, Jakarta - Syarat yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada calon kepala daerah independen memang berat dalam Pilkada. Sebut saja di DKI Jakarta, calon independen paling tidak harus mengumpulkan 1 juta KTP.

Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, pengumpulan dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampaknya sangat mudah. Dia yakin pria yang akrab disapa Ahok itu bisa mengumpulkan tepat waktu.

"Kalau cuma maju pencalonan syaratnya kumpulkan KTP. Enggak sulit kalau diakomodir," kata Hamdi dalam diskusi 'Menakar Peluang Ahok Sebagai Calon Independen' di Balaikota, Jakarta, Jumat 26 Juni 2015.

Hamdi menjelaskan, Undang-undang KPU No 1 Tahun 2015 memang sangat menyulitkan para calon kepala daerah independen. Banyak para kandidat independen yang tidak sadar akan hal itu.

Meski begitu, Hamdi menilai, Ahok akan mudah mengumpulkan 1 juta KTP sebagai dukungan. Terlebih sudah mulai muncul relawan khusus untuk mengumpulkan dukungan itu.

"Dulu calon independen Faisal Basri jumlahnya 3 kali lipat dari ketentuan. Faisal yang tidak punya masa sebanyak itu bisa, Ahok juga pasti bisa," lanjut dia.

Karena itu, kalau perkara pencalonan, Hamdi yakin Ahok akan lolos kualifikasi dan verifikasi. Tapi untuk terpilih memang belum tentu. "Kalau untuk administrasi dapat lah, beres itu," ujar dia.

Karakter Calon

Hamdi mengatakan, untuk masuk menjadi kandidat independen Ahok pasti bisa lolos. Tapi, untuk bisa menang ada banyak hal yang harus diperhatikan.

Menurut dia, kemenangan jelas tergantung pandangan pemilih terhadap kandidat. Selain Ahok, pemilih juga akan menilai kandidat lain yang juga maju.

Namun, kata Hamdi, belakangan kecenderungan pemilih saat ini mulai bergeser. Pemilih lebih melihat faktor personal calon, dibanding mobilisasi partai pendukung.

"Data terkini ternyata pemilihan seperti pilkada voter melihat personal. Dia lihat siapa yang maju, bukan mobilisasi partai. Di Jakarta sudah kejadian pada Jokowi-Ahok. Kalau melihat dukungan partai dia kalah telak. Nah ini menang, yang bikin menang adalah lihat karakternya," jelas Hamdi.

Menurut Hamdi, pemilih kini lebih cermat melihat para kandidat. Tidak hanya calon gubernur, tapi wakilnya. Merebut hati para pemilih jadi hal paling penting saat ini.

"Banyak cara memenangkan hati pemilih. Umumnya orang lihat satu. kompetensi, kapabilitas, kemampuan, faktor kepribadian, integritas. Ini yang harus dimenangkan," ujar dia.

Posisi Ahok sebagai incumbent, kata Hamdi, memang diuntungkan. Karena dia sangat fasih dengan keadaan Jakarta saat ini. Tapi di sisi lain, hal itu bisa jadi bumerang saat tidak ada prestasi yang dihasilkan.

"Karena dia incumbent, dia fasih menjalani pemerintahan dengan catatan prestasinya bagus. Kalau tidak bagus, ya jeblok. Seberapa integritas Ahok? Masih dianggap masih punya integritas. Siapa pun akan maju untuk voter Jakarta mobilitas partai tidak banyak," ujar dia.

Deklarasi Lebih Lama

Hamdi menilai, di negara maju yang demokratis, menyatakan diri maju dalam sebuah pemilu jauh-jauh hari bukan hal aneh. Namun saat ini para calon kepala daerah masih takut menyatakan jelang Pilkada.

"Kalau saya senangnya begitu. Di negara maju setahun sebelumnya pasti dia maju menyatakan saya akan maju sebagai calon. Termasuk memyampaikan visi misi apa? Apa platform-nya? Siapa partainya?" kata Hamdi.

Hanya saja, kata dia, kultur politik di Tanah Air belum seberani negara lain. Politik di tanah RI masih bisa berubah setiap saat, bahkan hingga detik-detik terakhir.

Hamdi menilai, menyatakan diri maju sebagai calon bukan tanpa manfaat. Masyarakat bisa sejak dini menilai dan mencari tahu karakter serta prestasi calon.

"Misalnya dari Gerindra Pak Taufik maju. Nah publik akan cari tahu dari sekarang," kata dia.

Deklarasi dini yang dilakukan calon, menurut Hamdi, juga dinilai tidak menyalahi aturan. Sehingga tidak apa-apa juga kalau kampanye sudah dilakukan sejak dini.

"Seperti sekarang, kok Ahok sudah curi start saja. Bukan curi start, enggak apa-apa demokrasi lebih maju begitu," ujar Hamdi.

Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyatakan siap maju sebagai calon gubernur DKI pada Pilkada serentak 2015. Asalkan, partai benar-benar menugaskan dirinya.

"Saya sih kalau partai bilang, eh Taufik sudah loe saja yang maju jadi gubernur, ya saya siap," ujar politisi Partai Gerindra itu di lokasi yang sama.

Setali tiga uang, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham 'Lulung' Lunggana juga menyatakan sangat siap bila partai mengusungnya jadi calon gubernur. Hanya saja, mekanisme itu tidak mudah.

"Maju enggak? Yang jelas tunggu perintah, karena salah satu persyaratan harus diusung parpol sendiri. Wewenang ada di tingkat nasional. Ada mimpi boleh, mimpi tidak boleh. Mimpi boleh kali-kali aja diusulkan partai jadi gubernur," tutup politisi PPP itu. (Rmn/Nda)