JK: DPRD Jangan Ikut-ikutan Minta Dana Aspirasi

Liputan6.com, Jakarta - DPR berupaya menggolkan dana aspirasi yang dimasukkan pada anggaran APBN 2016. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar DPRD tidak ikut-ikutan meminta dana aspirasi.

"‎DPRD dan Banggar di daerah harus duduk bersama beri kualitas anggaran baik. Bukan untuk DPRD itu dananya, tapi demi rakyat. Jangan minta dana aspirasi, DPRD nanti minta juga dana aspirasi," ujar JK, dalam Rakernas Keuangan Daerah, di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Menurut dia, dana aspirasi tak jauh berbeda dengan dana taktis bagi menteri yang sudah dilarang. Penggunaan dana taktis itu rentan korupsi. Dulu, ungkap JK, banyak menteri yang menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Seharusnya, lanjut dia, anggota dewan tidak memaksakan dana aspirasi. DPR lebih baik fokus pada penyampaian aspirasi‎ saja.

"‎Memang apa yang disampaikan DPR ini tidak ada salahnya juga memberikan saran ke pemerintah, ini loh di daerah itu (kurang pembangunan). Itu oke, tapi itu nanti pasti pemerintah menyarankan lagi ke gubernur karena itu letaknya di daerah detailnya kan, enggak papa. Oke, hanya aspirasi bukan dana aspirasi," jelas JK.

Pada kesempatan ini, JK juga meminta adanya pengetatan pengeluaran di daerah untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang kurang baik. Dia meminta agar pemerintah daerah mengurangi belanja pegawai untuk solusi jangka panjang atas permasalah ini. Dia mencontohkan, tenaga administrasi bisa dikurangi jika komputerisasi sudah terealisasi.

"Salah satu masalah di Yunani itu ‎terlalu banyak pegawai. Pensiun tinggi, dana sosial tinggi. Itu penting tapi harus seimbang," kata JK.

Selain itu, dia meminta kepala daerah agar memantau kredit usaha rakyat (KUR) di daerah masing-masing sebesar 12 persen. Hal ini untuk mencegah terjadinya fenomena Arab Spring di Indonesia.

"Arab Spring kenapa terjadi? Ada tidak seimbang antara sangat kaya dan yang tidak mampu. Usaha kecil akan lebih murah dibanding sebelumnya. KUR harus turun. Jadi Anda, DPRD dan bupati cek kalau ada KUR tinggi lapor ke pemerintah. Sangat tidak adil, bunganya lebih tinggi ke rakyat dibanding pengusaha besar," tandas JK. (Bob/Sun)