Ahok Minta IPDN Dibubarkan, Begini Reaksi Alumni

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni ‎Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (DPN-IKA PTK) akhirnya buka suara, terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menyatakan sistem perekrutan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kurang baik.

Ketua Umum DPN IKA PTK ‎Djohermansyah Djohan mengatakan, perekrutan di IPDN sangat ketat dan transparan. Bahkan, proses perekrutannya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami sangat tersinggung dan sangat keberatan dengan pernyataan Gubernur Ahok. Rekrutmennya itu sangat jelas sekali dan transparan. Bahkan melibatkan KPK. Jadi tidak ada yang namanya perekrutan tidak fair," ujar Djohermansyah di Gedung IPDN, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2015).

IKA PTK juga meminta Ahok membuktikan adanya alumni IPDN yang bekerja di Pemprov DKI terlibat dugaan pungutan liar atau pungli. Termasuk, alumni yang diduga melakukan suap ke sejumlah jaksa agar kasusnya tidak diangkat.

"Kami minta gubernur membuktikan dengan data. Sebetulnya sebagai gubernur harus bisa menindak kalau ada anak buahnya enggak bener. Jangan justru bicara di media," tegas dia.

Pihaknya juga meminta agar Ahok tidak menyamaratakan seluruh alumni IPDN bermasalah. "Jangan digeneralisasi kepada seluruh alumni IPDN. Karena banyak alumni ini yang juga bekerja dengan baik. Mereka akan sedih dan kecewa hatinya dari pernyataan seperti itu," pungkas dia.

Ahok sebelumnya mengkritisi kinerja PNS di Pemprov DKI yang merupakan lulusan IPDN. Mantan Bupati Belitung Timur itu menyatakan, sikap para lulusan IPDN di Pemprov DKI tidak baik. Bahkan ia sempat mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar IPDN dibubarkan.

‎"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi. 'Pak, kalau bisa IPDN bubarkan saja, Pak. Untuk apa ada sekolah IPDN.' Saya bilang, 'Kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana?' Itu hanya pembekalan korps saja berapa," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat 4 September 2015. (Rmn/Ado)