PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Hari Ini, Presdir Freeport Akan Hadiri Sidang Etik MKD

Petinggi Freeport itu memastikan kehadirannya dalam sidang etik lanjutan yang rencananya dimulai pukul 13.00 WIB.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 03 Des 2015, 06:59 WIB

Diterbitkan 03 Des 2015, 06:59 WIB

20151126-Demo-Nasionalisasikan-Freeport-Jakarta-HA

Demonstran membawa spanduk saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Freeport, Jakarta, Rabu (26/11). Dalam aksinya mereka menuntut agar pemerintah tidak memperpanjang kontrak dengan Freeport. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hari ini mengagendakan pemanggilan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Riza Chalid.

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang menyatakan bahwa petinggi Freeport itu memastikan kehadirannya dalam sidang lanjutan yang rencananya dimulai pukul 13.00 WIB.

"Beliau (Maroef) dapat hadir, siang jam 1," ujar politikus PDI Perjuangan itu di Gedung DPR, Senayan, Rabu 2 Desember 2015.

Berbeda dengan Maroef, saksi kedua, pengusaha Reza Chalid yang dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam persidangan belum menyampaikan respon apapun kepada DPR. "Pak Reza belum (ada konfirmasi)," sahut Junimart.

Dia mengatakan, sidang perdana hari ini sangat penting bagi MKD untuk mendapatkan informasi dari pihak teradu yang suaranya termuat dalam rekaman yang dijadikan barang bukti.

Selain itu, MKD juga berencana meminta rekaman yang dimiliki Maroef, untuk disamakan dengan rekaman percakapan yang telah diputar dalam sidang etik MKD, kemarin.

"Saya sarankan semua saksi diperiksa dulu, baru masuk ke teradu. Biar betul-betul bisa didalami pengaduannya (Sudirman Said)," tandas Junimart.

Baik Maroef maupun Reza terekam dalam pembicaraan bersama Ketua DPR Setya Novanto mengenai rencana perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang itu yang akan berakhir pada 2021. Dalam rekaman tersebut terdengar ketiganya membahas pembagian saham Freeport dengan mengatasnamakan presiden dan wakil presiden demi memuluskan negosiasi.