JK: Jangan Sampai Hutan Indonesia Kembali Terbakar Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pada 2016 ini hutan Indonesia tidak boleh terbakar dan menyebabkan bencana asap yan merugikan masyarakat dunia. Hal tersebut disampaikan dalam Rakornas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta.

"Sekali lagi, tahun ini, tahun yang tidak boleh gagal atau tidak boleh kurang daripada tahun lalu operasinya dan jangan menjadi masalah internasional lagi di mana dunia menganggap kita perlu lebih memperbaiki sistem kita," kata JK, Senin (18/1/2016).

Rakornas ini dihadiri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar. Hadir pula Kapolri Badrodin Haiti, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, para Kapolda dan Dandim.

Penegasan tersebut diberikan karena bencana asap pada 2015 lalu, yang sebagian besar hutan di Sumatera dan Kalimantan terbakar, menjadi perhatian internasional. Jika kejadian yang sama terulang kembali tahun ini, maka Indonesia akan mendapat cap buruk.

"Ini karena sudah menjadi masalah internasional, artinya kalau kita salah lagi tahun ini, internasional akan tentu kecewa. Mudah-mudahan saja bahwa apa yang digambarkan BMKG itu (kemarau) tidak sebesar tahun lalu," tutur dia.

Oleh karena itu, mantan Ketua Umum Golkar ini meminta kesiapan dan perencanaan awal untuk menghadapi masalah kebakaran hutan tahun ini. Mulai dari antisipasi kebakaran yang melibatkan masyarakat hingga peralatan untuk memadamkan api.

"Belajar pada tahun lalu, kita terkejut tiba-tiba saja asap penuh, kita baru sadar bahwa kita perlu berbuat banyak. Jadi hari ini ialah suatu langkah bersama-sama agar kita lbih mempersiapkan diri sehingga tidak terjadi hal yang tiba-tiba," ujar JK.

Kerja Sama Antarlembaga

JK menuturkan pemerintah Indonesia memiliki banyak instansi atau kementerian yang berwenang ketika terjadi kebakaran hutan. Mereka adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Badan SAR Nasional (Basarnas), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga-lembaga itu diminta untuk bekerja sama dalam 1 komando.

"Peralatan BNPB, peralatan Basarnas, peralatan tentara, dan peralatan kehutanan itu sendiri. Ini dari sekarang harus dibuat satu komando karena kalau beda-beda komandonya nanti agak sulit untuk bekerja maksimum," tegas JK.

JK mengibaratkan memadamkan kebakaran di Indonesia bak perang. Perang tidak bisa dimenangkan tanpa persiapan yang matang.

"Ini kan sama saja dengan perang ya Pak Panglima (Gatot Nurmantyo), Beliau lebih baik siap daripada terkejut, seperti apa yang kita alami yang lalu. Apalagi kalau sudah ada asap yang terlanjur besar, berapa pun pesawat ternyata tidak bisa beroperasi," imbuh dia.

"Kita agak telat untuk meng-hire atau menyewa pesawat. Nanti penuh asap baru semua datang. Pada saat yang sama pesawat itu tidak bisa beroperasi. Jadi itulah kendala, kenapa dengan Rp 500 miliar walaupun mahal tapi efektifnya kurang," tandas JK.