Ini Fokus Kerja MPR untuk 2016

Liputan6.com, Denpasar - ‎Sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rapat koordinasi di Legian, Bali. Rapat tersebut membahas kejelasan posisi MPR dalam menjawab ekspektasi masyarakat saat ini.

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang mengatakan, apa yang dibahas dalam rapat merupakan isu terkini yang dihadapi lembaganya tahun ini. Guna menjawab tantangan tersebut, MPR harus memaksimalkan kajian sistem tata negara secara intensif.

"Badan pengkajian akan fokus pada tindak lanjut arus besar aspirasi masyarakat, terkait dengan amandemen UUD yang terbatas pada eksistensi MPR," ujar pria yang karib disapa Oso itu usai rapat, Legian, Bali, Sabtu 30 Januari 2016 malam.

Oesman menjelaskan, fokus kajian amendemen ini merupakan tindak lanjut rekomendasi MPR periode 2009-2014. Rekomendasi tersebut memiliki substansi, antara lain dengan penguatan MPR maupun diberlakukannya kembali GBHN.

"Karena itu 2016 adalah tahun kerja MPR untuk berkonstitusi secara nyata menyelesaikan persoalan kenegaraan, kemasyarakatan, termasuk menata kembali sistem ketatanegaraan sesuai jati diri dan ideologi Pancasila. Kalau saya sendiri menyebutnya sistem 5S, yakni strategy, structure, skill, system, and speed," pungkas Oesman.

Oesman mengatakan, MPR juga merasa perlu menghidupkan kembali sistem pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuannya sebagai haluan kerja pemerintahan agar dapat melaksanakan programnya secara berkelanjutan.

"Supaya kita tidak setiap ganti presiden ganti sistemnya. Sehingga, misalnya saat ini merencanakan pembangunan tol laut nanti, tidak berubah jadi tol darat atau tol udara. Jadi enggak nyambung," pungkas Oesman.