Pemprov DKI Siap Ongkosi PSK Kalijodo yang Ingin Pulang Kampung

Semua fasilitas akan diberikan bila warga Kalijodo mendaftar pada Pemda DKI. Sebab, tidak lama lagi penertiban akan dilakukan.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 21 Feb 2016, 10:35 WIB
Diterbitkan 21 Feb 2016, 10:35 WIB
Operasi Pekat Kalijodo
Ditemukan foto wanita saat operasi pekat di Kalijodo

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menuturkan pekerja seks komersial (PSK) di Kalijodo, Jakarta Utara, bakal menerima pelatihan dari pihak pemerintah daerah. Bila mereka menolak, Pemda DKI siap membiayai ongkos pulang kampung.

"Untuk pekerja malam akan kita latih, kalau mereka mau beralih profesi kita fasilitasi, pelatihan kita siapkan termasuk penempatan. Kita sudah kerja sama dengan Kemensos," kata Djarot di car free day (CFD) Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/2/2016).

"Tapi kalau mereka mau pulang kampung bilang ke kami, kami fasilitasi, kami beri ongkos," imbuh dia.

Sementara, bagi anak-anak penghuni Kalijodo, nantinya akan mendapat fasilitas bus sekolah gratis untuk membantu di ranah pendidikan. Segala cara akan dilakukan demi terwujudnya penertiban Kalijodo untuk ruang terbuka hijau (RTH).

"Kami akan fasilitasi bantu pendidikan anak-anaknya," tutur Djarot.

Semua fasilitas akan diberikan bila warga mendaftar pada Pemda DKI. Sebab, tidak lama lagi penertiban akan dilakukan. Djarot mengatakan pihaknya menunggu hingga 28 Februari mendatang.

"Kami sudah‎ sosialisasi, kemarin SP1, bentar lagi SP2, dan SP3. Kami berharap, bagi warga yang KTP DKI segera melapor untuk mendapatkan rusun," tandas Djarot.

Pemprov DKI Jakarta akan menertibkan warga kawasan Kalijodo yang dianggap telah menempati tanah negara puluhan tahun. Lahan itu nantinyadigunakan untuk ruang terbuka hijau (RTH).

Pemprov DKI sudah menyiapkan rumah susun untuk warga sebagai ganti dari penertiban ini. Warga bisa memilih antara Rusunawa Marunda atau Pulogebang.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya