Liputan6.com, Jakarta - Sopir taksi dan bajaj yang berdemo di Jakarta hari ini mengancam akan kembali berunjuk rasa, selama alat transportasi berbasis online masih beroperasi di Ibu Kota.
"Paling tidak kami akan terus berusaha bicara dengan Menkominfo (Rudiantara) untuk menutup aplikasi itu," kata juru bicara Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) Miskun di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/3/2016).
Miskun menjelaskan, PPAD hanya menginginkan kesetaraan antara angkutan umum berbasis online dan konvensional. Sebab, kehadiran transportasi itu tidak membayar pajak kepada pemerintah.
"Mereka juga nggak uji KIR (kelaikan kendaraan) dan pelat kuning sebagaimana angkutan umum," kata dia.
Baca Juga
Menurut Miskun, taksi konvensional siap bersaing dengan taksi berbasis online. Asalkan, mereka diberikan kewajiban yang sama, seperti aturan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ).
Miskun sebelumnya mengatakan, demo kali ini digelar bukan untuk menolak keberadaan angkutan umum berbasis online. Tapi menuntut pemerintah agar menutup aplikasi transportasi online, hingga izin LLAJ terpenuhi.
"Kami PPAD tidak anti-aplikasi. Tapi tolong kalau masalah perizinan belum dipenuhi sesuai undang-undang, jangan beroperasi dulu," tegas Miskun.
Demo sopir taksi dan angkutan umum di Jakarta hari ini berlangsung anarkis. Para sopir merusak taksi yang kedapatan mengangkut penumpang. Termasuk menurunkan penumpang. Unjuk rasa ini juga sempat diwarnai bentrokan antara sopir taksi dengan pengemudi ojek online.
Advertisement