MPR Belum Terima Edaran Resmi Soal Libur Hari Lahir Pancasila

Liputan6.com, Bandung - Presiden Jokowi tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Nantinya setiap 1 Juni akan ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ma'roef Cahyono mengaku pihaknya belum menerima surat edaran terkait penetapan 1 Juni sebagai libur nasional. Dia belum tahu, penetapan Hari Lahir Pancasila sebagai libur nasional akan diterapkan mulai kapan.

"Libur nasional? Saya baru dengar. Tapi yang jelas belum ada edaran resmi bahwa 1 Juni libur nasional," ujar Ma'roef di sela acara Peringatan ‎Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/5/2016).

Ma'roef tak begitu mempersoalkan penetapan 1 Juni sebagai libur nasional. Yang terpenting, kata dia, rakyat tidak ‎pernah melupakan sejarah bahwa pada tanggal itu sebuah peristiwa besar lahir, di mana Indonesia memiliki landasan sebagai bangsa yang merdeka, yakni Pancasila.

"Yang sudah jelas bahwa tanggal 1 Juni adalah Peringatan Pidato Bung Karno. Kita ingin napak tilas sejarah Bung Karno dan sekaligus memperingati pidato Bung Karno yang telah meletakkan landasan untuk kekokohan bangsa Indonesia dengan pancasila," jelas dia.

Setiap tahun, MPR selalu menyelenggarakan serangkaian acara memperingati pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 atau yang dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Acara diselenggarakan di daerah-daerah di Indonesia yang memiliki nilai sejarah. Langkah ini dilakukan untuk menanamkan pola pikir generasi penerus agar tidak melupakan sejarah.
‎
"Karena hari ini adalah berangkat dari sejarah masa lalu. Dan apa yang kita lakukan sekarang menjadi pondasi untuk apa yang dilakukan di masa depan. Jadi penting saya kira memperingati hari-hari bersejarah. Karena tidak ada satu negara pun yang besar tanpa landasan terhadap sejarah bangsa, termasuk Indonesia," papar Ma'roef.