Skenario Timnas Indonesia Lolos ke Babak Gugur Piala Asia U-17 2025 Plus Rebut Tiket Piala Dunia U-17 2025: Wajib Penuhi 2 Syarat

Lulung Sindir Ahok Soal Kasus RS Sumber Waras

Lulung berpendapat, pihak yang tidak terlibat banyak memperdebatkan kasus RS Sumber Waras, namun Pemprov DKI justru diam saja.

oleh Hanz Jimenez Salim Diperbarui 18 Jun 2016, 14:22 WIB

Diterbitkan 18 Jun 2016, 14:22 WIB

Mediasi Buntu, DPRD DKI Gelar Konferensi Pers

Abraham Lunggana alias haji Lulung memberikan keterangan saat konferensi pers di Gedung DPRD, DKI Jakarta, Kamis (5/3/2015). Mediasi Kemendagri mengalami jalan buntu, DPRD menilai Ahok tidak beretika saat rapat . (Liputan6.com/Herman Zakharia)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana menyindir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dinilai tidak peduli dalam perkara dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Padahal menurut dia, ada dugaan kerugian uang negara berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pembelian lahan tersebut.

"Artinya penyelenggara atau pemerintah kan selama ini santai-santai saja atas kerugian uang rakyat," kata Lulung di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menganggap pihak-pihak yang tidak berurusan dalam perkara tersebut kerap kali berdebat. Tetapi yang terlibat langsung malah seakan tidak peduli.

"Saya pikir ini jadi perdebatan kekinian. Kenapa, kita yang tidak punya dosa dalam persoalan ini selalu berdebat. Yang punya dosa tenang saja, itu siapa nanti di pengadilan," ucap Lulung.

Kasus pembelian RS Sumber Waras menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Namun belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut.

Oleh karena itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, sulit untuk menaikkan status penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras ke tingkat penyidikan.