Cairkan PKH Non-Tunai, Kemensos Buat e-Warung

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial telah menetapkan 74 kabupaten/kota sebagai proyek percontohan penyerahan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari tunai menjadi nontunai.

Menteri SosialKhofifah Indar Parawansa mengatakan perubahan mekanisme itu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran dana PKH agar tidak diselewengkan.

Khofifah menyatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berkomitmen menghilangkan berbagai praktik penyelewengan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Karenanya, pemerintah memutuskan mencairkan dana PKH secara nontunai.

"Bantuan sosial dengan nontunai juga bertujuan untuk mengurangi inflasi. Apalagi kalau banyak program bansos (bansos) menjadi nontunai dan terintegrasi. Ini menjadi amanat presiden supaya efisien, menghindari kemungkinan adanya pemotongan, " ujar Khofifah kepada Liputan6.com di SCTV Tower, Senayan, Jakarta, Selasa, (28/6/2016).  

Saat ini dana PKH dariKementerian Sosial yang sudah turun sebesar Rp 1,6 triliun. Jika diserahkan secara tunai, dikhawatirkan terjadi antrean dan tidak efektif, khususnya bagi penerima dana PKH.

Pada tahun ini pemerintah akan menyerahkan bantuan sosial PKH secara keseluruhan sebesar Rp 9,8 triliun dan akan dinaikkan menjadi Rp 12,7 triliun pada 2017. Sedangkan untuk beras sejahtera sebesar Rp 21,9 triliun.

"Kenaikan bantuan sosial ini karena adanya tambahan pencairan. Seluruh penerima PKH sebanyak enam juta jiwa dan akan menerima bantuan sebanyak empat kali dalam satu tahun, dengan jumlah bervariasi masing-masing penerima bantuan," ucap Ketua Umum Muslimat NU itu.

Mulai dari Malang

Khofifah menjelaskan, program tersebut dimulai dari Kota Malang. Kota tersebut dipilih menjadi titik awal penyaluran bansos nontunai. "Malang sebagai pilot project pelaksanaan program yang kita sebut dengan e-Warung dari Kementerian Sosial RI," kata dia.  

Untuk itu, Kemensos menggandeng BNI untuk menerbitkanKartu Kombo yang multifungsi. Kartu itu dapat digunakan untuk membeli beras khusus rumah tangga sejahtera (Rastra), sembako, bantuan usaha ekonomi produktif, hingga bantuan rumah layak huni dan program bansos lainnya. 

"Di e-Warung itu mereka bebas gunakan kartu untuk membeli kebutuhan mana yang memang lebih diprioritaskan. Harapannya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat di hari itu. Misalnya, saya ambil gula, telor," ucap dia.

Menurut Khofifah, keluarga miskin yang menerima bantuan PKH bisa langsung menggunakan Kartu Combo BNI untuk berbelanja kebutuhan hidup di e-Warung Kelompok Usaha Bersama (Kube)-PKH yang berstatus Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera. E-Warung Kube-PKH itu didirikan para penerima PKH.

"Dengan adanya simbiosis ini maka para penerima bansos PKH juga bisa mendapatkan manfaat, selain bisa belanja juga bisa mendapatkan sisa hasil usaha e-Warung Kube PKH," tambahnya.

Kota Malang menjadi daerah percontohan penerapan layanan warung nontunai atau e-Warung pertama Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera nasional, yang diluncurkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Senin, 27 Juni 2016.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, pada tahap awal ujicoba penyaluran bantuan sosial nontunai akan menyasar 612.816 peserta PKH. "Dengan model nontunai ini bisa semakin efektif," Harry menandaskan.

**Ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Ramadan, bisa dibaca di sini.