Liputan6.com, Jakarta - Terungkapnya peredaran vaksin palsu di beberapa daerah baru-baru ini, membuka mata kita semua, begitu lemahnya pengawasan vaksin dan obat di Tanah Air.
Koordinator Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI) Agung Sedayu menduga, banyak rumah sakit dan apotek di Jakarta menggunakan vaksin palsu.
"Jumlah itu belum termasuk puluhan lainnya di luar daerah, yang diduga juga ikut menerima vaksin dari distributor tidak resmi," kata Agung dalam diskusi bertema 'Darurat Farmasi: Melawan Pemalsuan Vaksin dan Obat' di Kuningan, Jakarta, Minggu 24 Juli 2016.
"Dan yang lebih memprihatinkan praktik pembuatan dan distribusi vaksin, ternyata sudah 13 tahun berjalan atau sejak 2013," sambung dia.
Agung menjelaskan peredaran vaksin palsu ini jelas merupakan perbuatan melanggar hukum, dan pelakunya pun harus dihukum.
"Di luar tindakan hukum, pemerintah mesti bergerak cepat mencari dan memusnahkan sisa vaksin palsu yang masih beredar, sekaligus memastikan kejahatan itu tidak lagi terulang," tegas dia.
Menurut Agung, vaksin paslu adalah bagian dari pemalsuan obat, jaringan, dan pola operasinya juga tidak jauh berbeda. Kejahatan ini menjadi musuh di seluruh dunia.
"Laporan WHO 2008 disebutkan bahwa obat dan vaksin palsu menyuplai sekitar 10 sampai dengan 15 persen obat dunia. Jumlah ini sangat signifikan," kata dia.
"Pada 2005, perdagangan obat dan vaksin palsu di global memperoleh keuntungan sekitar US$ 39 miliar," sambung Agung.
Kondisi Gawat
Agung menilai, terungkapnya peredaran vaksin palsu belakangan ini, adalah pertanda pemalsuan obat di negeri ini dalam kondisi gawat.
Karena itu, Agung menyarankan, pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan vaksin dan obat, serta memperkuat stakeholder yang diberi wewenang pengawasan.
"Selain regulasi, aksi melawan pemalsuan mesti dengan membangun sistem dan tekhnologi tracking product, perlindungan obat dan vaksin secara nasional, serta kerja sama seluruh stakeholder sekaligus mendidik publik," papar dia.
Agung menambahkan, FAA PPMI menyerukan agar semua pihak baik pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, BPOM, rumah sakit, dan masyarakat agar bersama-sama memberantas vaksin dan obat palsu.
"Tanpa perbaikan menyeluruh di sistem pengawasan dan keterlibatan semua pihak, mustahil pemalsuan vaksin dan obat bisa dihilangkan," pungkas Agung.
Vaksin Palsu Pertanda Kondisi Obat-obatan Sudah Gawat
Terungkapnya peredaran vaksin palsu belakangan ini, adalah pertanda pemalsuan obat di negeri ini dalam kondisi gawat.
diperbarui 25 Jul 2016, 04:33 WIBDiterbitkan 25 Jul 2016, 04:33 WIB
Petugas memperlihatkan sejumlah obat ilegal dan palsu sebelum dimusnahkan di halaman Kantor BPOM, Jakarta, Senin (26/5/14). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Advertisement
Live Streaming
Powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Potret Terbaru 5 Pemain Putih Abu-abu yang Mantap Berhijab, Bikin Pangling
Kupas Tuntas Perbedaan Sayuran Organik dan Non-Organik, Mana yang Lebih Sehat?
Biden Tidak Mendukung Opsi Serangan Israel terhadap Situs Nuklir Iran
Madani International Film Festival 2024 Tampilkan 57 Film dari 20 Negara, Suarakan Dukungan untuk Palestina dan Sudan
Top 3 Tekno: HP Tahan Banting Rp 1 Jutaan Realme C61 hingga Spesifikasi Xiaomi 14T yang Bikin Penasaran
Pentingnya Inovasi Teknologi untuk Topang Sektor Pertanian Berkelanjutan
Orang yang Dijamin Allah Tak Ada Rasa Takut dan Sedih, Ini Syaratnya Kata Ustadzah Halimah Alaydrus
Mimpi Hamil Pertanda Baik atau Buruk? Ini 13 Arti yang Mungkin Tak Terduga
Eminem Blak-blakan Tuding Kelakuan Diddy di Lagu, Termasuk Pembunuhan Tupac Shakur
Teriakan 'Gubernur Sumut' Menggema Saat Bobby Nasution Sapa Warga Binjai
Resep Membuat Bola Jagung Keju yang Renyah dan Lumer di Mulut, Gurihnya Nagih
Tingkatkan Keselamatan Kerja di Sektor Perkebunan Sawit, BPJS Ketenagakerjaan Gelar Training of Trainer K3