Ketua MPR Dukung Pemekaran Terbatas Untuk Daerah Perbatasan

Liputan6.com, Tarakan - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima sejumlah perwakilan WNI yang bermukim di Nunukan, Kalimantan Utara. Ia menerima pengaduan dari kelompok adat budaya perbatasan (KABUDAYA) lantaran terjadinya sengketa di perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Saat ini di Nunukan terdapat 154 ribu hektare dan 12 desa yang ditinggali WNI masih disengketakan. Ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah," ujar Zulkifli di Hotel Swiss-Bell Tarakan, Kalimantan Utara, Sabtu (24/9/2016). Hadir ikut mendampingi Zulkifli yang juga Ketum PAN adalah Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap dan Sekretaris FPAN DPR RI Yandri Susanto.

Zulkifli berharap moratorium untuk pemekaran daerah tidak dilakukan terhadap daerah perbatasan. Hal ini dikarenakan agar daerah perbatasan merupakan halaman muka Indonesia.

Oleh sebab itu, tidak boleh semakin tertinggal. "Kita ingin moratorium itu tidak diberlakukan untuk daerah perbatasan. Bayangkan kalau daerah perbatasan itu ketinggalan," sambung dia.

"Saya dorong moratorium dulu. Soal daerah otonomi khusus nanti bisa berlangsung dengan sendirinya," tutup Zulkifli.