Khawatir Demo 4 November, Anton Medan Temui Kapolda Metro Jaya

Liputan6.com, Jakarta - Mantan preman kelas kakap, Anton Medan mendatangi Markas Polda Metro Jaya. Ia ingin bertemu langsung dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan untuk membahas rencana demo besar-besaran di Ibu Kota 4 November 2016 mendatang.

Anton mengatakan, pertemuan itu dilakukan untuk meminta jaminan keamanan terhadap polisi terkait aksi demo Jumat nanti. Ia berharap aksi nanti tetap berjalan aman dan damai.

"Saya mau minta jaminan kepada Kapolda, buat amanin demo 4 November nanti," ujar Anton di Mapolda Metro Jaya, Senin (31/10/2016).

Sebelum menemui Kapolda Metro Jaya, Anton terlebih dulu membagikan selebaran berisi pernyataan pribadinya terkait rencana demo 4 November nanti. Terdapat 13 poin yang disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Secara umum, pemilik nama asli Tan Hok Liang itu ingin masyarakat tidak mudah termakan provokasi politisasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA). Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) itu juga meminta agar Polri menindak tegas pihak yang mengancam keutuhan NKRI.

Berikut pernyataan lengkap Anton Medan terkait rencana aksi demo 4 November 2016:

1. Bahwa telah beredar kabar akan berlangsung demonstrasi besar-besaran tanggal 4 November 2016 yang diduga dimotori oleh Habieb Rizieq Shihab dkk.

2. Rencana demo tersebut telah dapat dideteksi berangkaian dengan pernyataan Ahok yang telah diketahui umum, dan Ahok pun telah meminta maaf kepada publik.

3. Ahok adalah Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, seorang keturunan Tionghoa dan non-Muslim.

4. Demo yang direncanakan mengerahkan massa sangat banyak itu oleh karenanya berkecenderungan membesar-besarkan persoalan dengan mengembus-embuskan isu SARA, yang seharusnya justru disikapi dengan arif dan bijaksana.

5. Demo yang direncanakan tersebut oleh karenanya pula, dapat dicurigai bermuatan agenda untuk mendiskreditkan pemerintah.

6. Perlu diimbau kepada para pendemo agar tidak mengembus-embuskan isu SARA dan tidak mendiskreditkan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota).

7. Perlu diingatkan kepada para pendemo bahwa mengembus-embuskan isu SARA dan mendiskreditkan pemerintah berpotensi melecehkan Pancasila.

8. Perlu ditegaskan kepada para pendemo bahwa melecehkan Pancasila artinya berhadapan dengan negara dan rakyat Indonesia.

9. Sadarlah, masih jauh lebih banyak patriot penegak Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, yang juga bisa melakukan demo turun ke jalan.

10. Mendesak pemerintah dalam hal ini Polri sebagai aparat keamanan untuk menjamin rasa aman warga negara.

11. Mendesak Polri menindak tegas pihak-pihak yang melecehkan Pancasila dan melakukan politisasi SARA yang mengancam keutuhan NKRI.

12. Dikhawatirkan, jika Polri tidak menindak tegas pihak-pihak yang melecehkan ideologi negara Pancasila, maka bisa saja sebagai anak bangsa yang mencintai Pancasila dan Merah Putih akan turun tangan bertindak menyelamatkan keutuhan NKRI. Ini berpotensi mengakibatkan benturan horizontal.

13. Mengimbau semua pihak terutama para tokoh agama agar mengingatkan masyarakat untuk bisa menahan diri dan tidak terprovokasi politisasi
isu SARA.

Salam Persatuan dan Kesatuan.