Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono menunda 14 proyek adalah untuk menjaga hubungan antara eksekutif dan legislatif tetap harmonis.
Ahok menyebut, Sumarsono sengaja ingin berbaikan dengan DPRD DKI. Sebab selama ini hubungan Ahok dan DPRD kerap panas. Hal itu berujung telatnya pembahasan APBD DKI tahun 2015 lalu.
"Saya kira dia mau kompromi dengan DPRD. Bukan kompromi, tapi mau baik-baikin DPRD saya bilang," ujar Ahok di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2016).
Advertisement
Ahok mengatakan, apabila 14 proyek yang terdiri dari pembangunan rusun dan rumah sakit itu ditunda, dia memperkirakan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun depan akan bertambah dan pembangunan terhambat.
"Kalau kayak gini, bener apa yang Pak Bless (Kepala BPBJ) jawab, kalau ini ditunda lelang sampai habis ketok palu, lebih baik dicoret, pasti silpa. Kecuali mendagri mengubah, boleh multiyears," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu kembali menegaskan lelang dini yang dilakukan pihaknya terhadap 14 proyek tidak menyalahi aturan. Antara dirinya dan Sumarsono hanya berbeda tafsiran saja.
"Itu soal tafsiran saja. Makanya kalau menyalahi, tanya saja sama Pak Bless, kan dia yang putusin. Makanya, bukan saya kan," ucapnya.
Soni membatalkan 14 proyek warisan Ahok. Alasannya, lelang seharusnya dilakukan usai pembahasan KUA-PPAS 2017 bersama dengan DPRD DKI Jakarta.
"Harusnya lelang setelah itu. Sehingga yang dilelang jelas, programnya apa kemudian plafon anggarannya berapa itu jelas. Ini kan melelang sebelum KUA-PPAS," ujar Sumarsono.
Soni mengatakan, Pemprov DKI harus menghormati peran DPRD DKI dalam pembahasan anggaran. Soni menyebut pembatalan lelang itu akan diperkuat dengan surat resmi.
"Setelah KUAPPAS selesai, ada kesepakatan baru, mungkin kita proses ulang lelangnya," ujar Soni.