Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Golkar Resmi Tunjuk Robert Kardinal Jadi Ketua Fraksi di DPR

Pergantian ini terlihat dari surat yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar yang ditanda tanggani oleh Ketua Umum Setya Novanto

oleh Taufiqurrohman diperbarui 18 Apr 2017, 22:12 WIB

Diterbitkan 18 Apr 2017, 22:12 WIB

20170329-Rapat Konsultasi Pemerintah Dengan DPR-Tallo

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah resmi menunjuk Robert Kardinal sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR mengantikan Kahar Muzakir.

Pergantian ini terlihat dari surat yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar yang ditanda tanggani oleh Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham.

"Mengesahkan dan menetapkan Saudara Robert Kardinal sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR-RI mengantikan Kahar Muzakir dan sekaligus Robert Kardinal merangkap sebagai Bendahara Fraksi Partai Golkar," berikut bunyi kutipan surat pergantian DPP Partai Golkar, Selasa (18/4/2017).

Tetapi, saat di konfirmasi ke Robert Kardinal, dirinya mengaku belum mengetahui perihal surat tersebut. Namun demikian, dirinya membenarkan adanya pergantian Ketua Fraksi Partai Golkar.

"Lagi proses," ucap Robert saat dihubungi.

Saat disingung kembali telah beredarnya surat tersebut, dirinya engan mengomentar. "Tanya ke Sekjen," ujar Robert.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham menyatakan pihaknya telah mengganti Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Kahar Muzakir. Pergantian tersebut menurut Idrus semata-mata untuk penyegaran di internal Golkar khususnya di DPR.

"Kami dalam rangka menjaga efektivitas kinerja semuanya, sama kaya ketika jadi Sekjen saya mundur dari DPR, tahun 2011 awal mundur untuk efektifitas. Lalu ada pertimbangan DPR dan DPP kepentinganya sama yaitu dorong kinerja," kata Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Idrus membantah, pergantian tersebut karena internal partai beringin tengah bergejolak akibat adanya kasus e-KTP. Ia memastikan, pergantian ini juga bertujuan untuk menghadapi isu politik ke depan, maka dari itu Fraksi Golkar perlu didorong untuk kinerja yang baik dan DPP perlu kinerja baik.

"Sehingga DPP Golkar lakukan penyegaran untuk ditingkatkan kinerja baik di fraksi maupun DPP Golkar hadapi momentum politik ke depan, yang dibutuhkan kinerja intensif dan efektif. Pilkada 2018 dan pemilu 2019 udah di depan mata enggak terasa," ujar dia.