5 Aksi Indonesia Bantu Atasi Krisis Rohingya di Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia agak sedikit berbeda. Lokasi yang biasanya diisi dengan kegiatan olah raga itu diwarnai doa bersama terkait kondisi di Rohingya, Myanmar.

Mereka membuat lingkaran di salah salah satu jalan di CFD. Wajah mereka khusyuk berdoa untuk keselamatan warga Rohingya yang tengah jadi korban kekerasan militer Myanmar.

"Selamatkan keluarga-keluarga kami saudara kami di Rohingya ya Allah," ujar tokoh yang memimpin jalannya doa tersebut, Jakarta Minggu (3/9/2017).

Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris yang hadir di acara tersebut sempat berorasi. Dia mengecam aksi keji terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Menurutnya, kejadian di Myanmar merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa. Ironisnya dilakukan oleh yang selama ini diagung-agungkan menerima nobel perdamaian.

Dikutip dari Channel News Asia, Kamis 2 September 2017, Lebih dari 2.600 rumah milik warga Rohingya di sebelah barat laut negara tersebut dibakar. Semenjak pertikaian pecah, data UNHCR mencatat, 58.600 warga Rohingya kabur ke Bangladesh. Sampai kini, bantuan kemanusiaan PBB pun masih sulit menjangkau kelompok Rohingya.

Selain itu, warga Rohingya yang telah mencoba kabur, mereka tetap dikejar-kejar oleh tentara Myanmar.

Menghadapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar itu, Indonesia pun didesak mengambil peran. Presiden Joko Widodo tak tinggal diam. Sang Presiden langsung melakukan langkah dalam menanggapi hal tersebut. Ada 5 hal yang telah dilakukan pemerintah Indonesia terkait krisis di Rohingya, Myanmar. Apa saja? Berikut uraiannya.

Saksikan tayang video menarik berikut ini:

Konflik Rohingya di Myanmar mendapat perhatian khusus dari Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk datang langsung ke Myanmar.

"Insyaallah kita akan berkunjung ke Myanmar, kita sedang atur semuanya. Mudah-mudahan dapat segera kita lakukan," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 30 Agustus 2017.

Sejak konflik kembali pecah, Retno terus berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar. Indonesia mendorong agar Myanmar segera mengendalikan keamanan di Rakhine State, sehingga tidak perlu lagi ada korban warga sipil Rohingya.

Retno sudah berkomunikasi dengan National Security Advisor Myanmar dan Menteri Luar Negeri Bangladesh. Kedua negara ini tidak boleh terpisah dalam penyelesaian masalah kemanusiaan warga Rohingya.

"Bagaimanapun juga Myanmar dan Bangladesh harus kerja sama yang baik dalam penanganan, khususnya penanganan pengungsi. Tanpa kerja sama yang baik akan sulit penanganan pengungsi ini dilakukan," jelas dia.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Turki juga menghubungi Retno pagi ini. Pembicaraan tentu terkait perkembangan situasi di Rakhine State.

"Mudah-mudahan jadwal saya dapat segera difinalkan untuk kunjungan ke Myanmar. Dan saya sudah lapor ke Presiden," tutur Retno.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, meresmikan aliansi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membantu krisis humaniter terhadap etnis Rohingya dan warga sipil terdampak konflik di Rakhine, Myanmar. Peresmian itu dilakukan pada Kamis 31 Agustus, hampir satu pekan pasca-konflik bersenjata teranyar yang pecah di Rakhine.

"Gabungan LSM ini menamakan diri sebagai Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM), beranggotakan 11 lembaga yang berfokus pada isu kemanusiaan, khususnya di negara tersebut," jelas Muhamad Ali Yusuf, mewakili ormas Nahdlatul Ulama yang sekaligus bertindak sebagai ketua AKIM, kala menyampaikan kata sambutan peresmian aliansi tersebut di Kementerian Luar Negeri RI, Kamis 31 Agustus 2017.

Beberapa anggota AKIM meliputi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Palang Merah Indonesia, PKPU, dan Aksi Cepat Tanggap.

Ali Yusuf menambahkan, aliansi yang didukung oleh Kemlu RI dan turut bersinergi dengan pemerintah Myanmar serta organisasi internasional itu, telah membentuk program bernama Humanitarian Assistance for Sustainable Community untuk Myanmar (HASCO).

Program itu akan memberikan sejumlah bentuk bantuan humaniter dan pengembangan kapasitas untuk area dan masyarakat yang terdampak konflik di Rakhine.

"Bantuan itu akan dilaksanakan selama 2 tahun, dimulai sejak 2017 ini, yang berfokus pada empat bidang, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan humanitarian relief," ungkap pria yang turut menjabat sebagai Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU.

Pemerintah Indonesia mengungkap bahwa saat ini tengah mengembangkan proyek pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk etnis Rohingya dan warga sipil terdampak konflik di Rakhine, Myanmar. Hal itu diutarakan oleh pemerintah, satu pekan pascabentrokan bersenjata antara tentara pemerintah dengan kelompok pemberontak Rohingya yang menewaskan sekitar 100 orang.

Proyek pembangunan itu merupakan sinergi antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mewakili pemerintah, dengan koalisi 11 lembaga swadaya masyarakat dan organisasi asal Tanah Air yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Pendirian rumah sakit merupakan proyek yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan sejumlah organisasi asal Tanah Air.

"Pemerintah tengah mengembangkan proyek pembangunan rumah sakit Indonesia di Negara Bagian Rakhine. Pembangunan itu sudah mendapat izin dari pemerintah pusat Myanmar dan otoritas daerah di Rakhine," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kemlu RI, Kamis (31/8/2017).

"Pada Oktober 2017, pembangunannya akan segera dimulai. Bekerja sama dengan mitra lokal dan perusahaan setempat," tambah Menlu Retno.

Menlu Retno melanjutkan, proyek pembangunan itu merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk terus mendorong pembangunan konstruktif serta mengupayakan pemulihan masyarakat yang terdampak konflik bersenjata di Rakhine.

Indonesia terus berupaya menyelesaikan konflik yang menimpa warga Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Permintaan ini juga disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Gutteres. Pembicaraan selama 16 menit itu dilakukan pada Jumat, 1 September 2017.

Pada perbincangan itu, Retno banyak membahas perkembangan konflik Rohingya. Gutteres rupanya menaruh perhatian khusus pada peristiwa ini.

Gutteres juga tahu betul apa saja yang sudah dilakukan Indonesia untuk meredam konflik di Rakhine State. Karena itu, Gutteres meminta Indonesia terus menjalankan peran dalam menghentikan konflik itu.

"Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan harapkan Indonesia lanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State," kata Retno melalui pesan singkat, Sabtu 2 September 2017.

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengirim hewan kurban berupa sapi dan kambing kepada warga Rohingya, Myanmar, saat Idul Adha 1438 Hijriah, Jumat 1 September 2017. Pengiriman langsung dipimpin oleh Andalan Nasional Kwarnas Gerakan Pramuka Bidang Pengabdian Masyarakat dan Siaga Bencana Eko Sulistio.

"Kami juga tengah mengirim tim kami ke Myanmar, Rohingnya, kami memberikan sapi dan kambing pas Idul Adha kemarin," ujar Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault di FX Senayan, Jakarta, Sabtu (2/9/2017).

Bantuan yang diberikan oleh Kwarnas Gerakan Pramuka ini dinilai Adhiyaksa sebagai wujud rasa nasionalisme.

Menurut mantan Menpora itu, Kwarnas Gerakan Pramuka ingin mengajarkan kepada generasi muda Tanah Air bagaimana menatap masa depan.

"Ini malam, Eko Sulistio pulang membawa berita yang lengkap, tapi berdasarkan laporan dia kepada kami, di sana (Rohingya) mencekam dan menakutkan," kata dia.

Meski begitu, bantuan dari Kwarnas Gerakan Pramuka sudah sampai kepada para pengungsi di Rohingya.

Tim Kwarnas Gerakan Pramuka diakui oleh Adhyaksa hanya mampu memberikan bantuan sampai perbatasan saja.

"Sudah (sampai), jadi ada beberapa ekor sapi, kambing yang kami kasih. Tapi kami enggak bisa masuk ke dalam, karena kan konflik, kami hanya di perbatasan," kata dia.

Menurut dia, Tim Kwarnas Gerakan Pramuka kini tengah aktif dalam memberikan bantuan sosial, tak hanya di dalam negeri, melainkan hingga ke mancangera. Salah satu alasannya untuk lebih mengenalkan Pancasila dan Dasa Dharma Pramuka.

"Kami juga pernah ke Sudan. Jadi beberapa kali sudah Pramuka melakukan bantuan," kata Adhyaksa Dault.