Liputan6.com, Jakarta Warganet asal Indonesia telah mengumpulkan dana Rp 2,5 miliar lebih dalam kampanye kitabisa.com/banturohingya yang digagas Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Dana Rp 2.521.913.038 ini telah terkumpul dari 8.354 warganet Indonesia dalam gerakan yang ditujukan untuk membantu ribuan warga Rohingya yang terdampak kekerasan di Rakhine, Myanmar.
Baca Juga
Pada Jumat 1 September 2017, bantuan tahap kedua dari Indonesia berupa paket pangan yang meliputi beras, tepung, minyak, dan air mineral telah disalurkan ke kamp pengungsi Rohingya, Ramu Upazila, di Cox's Bazar, Bangladesh.
Advertisement
"Sebagai platform galang dana terbesar di Indonesia, kitabisa.com memfasilitasi niat baik tiap orang untuk memberikan bantuan bagi korban krisis Rohingya," kata Alfatih Timur, CEO kitabisa.com, dalam siaran pers seperti dikutip dari Antara, Selasa (5/9/2017).
Sejak 2012, ACT telah berinisiatif menyalurkan donasi untuk etnis Rohingya. Sebelumnya ACT juga telah mendirikan ratusan tempat penampungan di Sittwe, Rakhine State, Myanmar.
Â
Semua bantuan pangan dan medis dari rakyat Indonesia disalurkan juga ke kamp-kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh.
Saksikan video di bawah ini:
Formula 4+1
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan State Counsellor sekaligus pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Pertemuan untuk menyelesaikan krisis Rohingya, di mana Indonesia menawarkan formula 4+1.
Empat elemen ini terdiri dari, pertama mengembalikan stabilitas dan keamanan. Kedua, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan. Ketiga, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama. Terakhir, pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.
"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusiaan dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Menlu Retno dalam keterangan pers yang diterima Liputan6.com pada Senin (4/9/2017).
Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan, dapat segera diimplementasikan.
Satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah, dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran dipimpin Pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara, termasuk Indonesia dan ASEAN.
Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.
Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, Pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi.
Retno dalam pertemuan juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Dalam kaitan ini Retno mencontohkan bahwa baru saja diluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada 31 Agustus 2017.
Aliansi ini terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komitmen bantuan yang diberikan oleh AKIM adalah sebesar US$ 2 juta.
"Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," tutur dia.
Selain melakukan pertemuan dengan State Counsellor, Retno juga melakukan pertemuan dengan tiga menteri yaitu menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor dan menteri muda urusan luar negeri. Pertemuan ini untuk membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar.
"Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut. Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC," papar Retno.
Advertisement