Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Gaduh Pembelian Senjata Brimob, Kapolri Bertemu Menkopolhukam

Selain Kapolri, Mengkopolhukam jiga dijadwalkan bertemu dengan Panglima TNI dan Meteri Pertahanan.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 03 Okt 2017, 13:18 WIB

Diterbitkan 03 Okt 2017, 13:18 WIB

Kapolri Datangi KPK Bahas Teror Novel Baswedan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi keterangan terkait kasus teror terhadap Novel Baswedan, Jakarta, Senin (19/6). Kedatangan Kapolri untuk membahas kelanjutan penanganan teror terhadap Novel. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian diagendakan bertemu Menteri Politik Hukum dan keamanan, Wiranto. Agenda yang dibahas salah satunya adalah mengenai pembelian senjata Brimob yang menjadi pembicaraan heboh beberapa hari kemarin.

"Pak Kapolri nanti ada rapat di Polhukam," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, di PTIK, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Setyo tidak merinci siapa saja pihak yang diundang dalam pertemuan nanti. Dia meminta wartawan mengkonfirmasi hal itu ke pihak Kemenkopolhukam

Namun, saat disinggung agenda pertemuan membahas soal senjata yang dibeli Brimob dan sempat menjadi heboh, Setyo tidak menampik hal itu.

"Setahu saya iya," ujar Setyo.

Hingga saat ini senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46mm tersebut masih ada di gudang ekspedisi Bandara Soekarno-Hatta. "Masih dicek," kata Setyo.

Saat ini Kemenkopolhukam tengah menyelesaikan kegaduhan terkait pembelian senjata tersebut.

Panggil Panglima TNI dan Menhan

Sebelumnya, Wiranto juga menjadwalkan bertemu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

"Kita akan selesaikan (isu senjata) di dalam. Sementara kita akan selesaikan. Rencana rapat besok (Selasa, 3 Oktober 2017) ya, semua saya undang, (ada) BIN, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertahanan. Kemudian dari Pindad, Bea Cukai, dan lainnya," jelas Wiranto di Kompleks Istana Negara Jakarta Pusat, Senin 2 Oktober 2017.

Dia mengakui kementerian dan lembaga tidak berkoordinasi soal pengadaan 5.000 pucuk senjata tersebut, sehingga isunya menjadi polemik di masyarakat.

"Bukan masalah sebenarnya, hanya perlu kita koordinasikan dengan lebih teliti, lebih jelas, dan kita putuskan dalam suatu keputusan yang tidak melanggar UU," kata Wiranto.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu meminta agar publik tidak lagi memperdebatkan polemik soal pengadaan 5.000 senjata tersebut.

"Kita berusaha menepis, menghindari isu-isu yang enggak perlu, yang menghabiskan energi kita. Isu-isu yang hanya membuat satu sama lain berselisih, kita hindari dari bidang politik, hukum dan keamanan selalu akan kita jelas dengan gambalng ke masyarakat," pungkas Wiranto.

Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna. Ia mengingatkan para menteri dan pemimpin lembaga negara untuk tidak sembarang membuat pernyataan.

Terlebih bila pernyataan tersebut dapat membuat kegaduhan di masyarakat.

"Politik harus kondusif, jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat bingung dan khawatir," ujar Jokowi di Kompeks Istana Negara Jakarta Pusat, Senin 2 Oktober 2017.

Dia meminta agar masalah antara kementerian dan lembaga segera diselesaikan di tingkat menteri koordinator. Apabila tidak selesai di tingkat menteri koordinator, maka perlu diselesaikan di tataran wakil presiden.

"Semua permasalahan antarlembaga dan kementerian, selesaikan secara kondusif. Bahas di tingkat menko, belum selesai juga di tingkat wapres. Belum selesai, bisa ke saya," jelas Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓