Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly meninjau pelaksanaan tes CPNS di Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Dia datang bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur.
Dalam peninjauan ini, Yasonna memamerkan sistem tes di institusinya yang diklaim anti-calo dan anti-titipan. Sebab, sistem seleksi yang disusun oleh timnya diyakini sangat transparan.
Baca Juga
"Makanya saya sampaikan, jangan pernah berpikir ada calo. Karena sistem ini tidak memungkinkan lagi, bahkan saya sebagai menteri tidak bisa untuk mengintervensi," ujar Yasonna di Kanwil Kemenkumham DKI, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (18/10/2017).
Advertisement
Dia tak menampik bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki kedekatan dengan pejabat menitipkan keluarganya untuk diloloskan menjadi PNS. Namun dengan sistem ini, ia yakin praktik tersebut tidak bisa lagi.
"Dengan sistem ini kita sampaikan kepada mereka, tidak memungkinkan. Ini prestasi Anda, kemampuan Anda, itu yang menentukan Anda lulus atau tidak. Sangat transparan," tutur Yasonna.
Sistem seleksi di Kemenkumham ini sudah terkomputerisasi. Semua pertanyaan saat interview sudah ada di dalam komputer. Pertanyaan-pertanyaan itu disusun oleh ahli psikologi dan tim khusus yang dibentuk Kemenkumham.
Setiap jawaban dari pertanyaan langsung keluar skor di komputer tersebut. Jawaban-jawaban tersebut langsung dikunci secara otomatis oleh sistem sehingga tidak ada pihak-pihak yang mengubah hasil tes tersebut.
"Saya sudah bicara sama Pak Menpan RB, sistem ini mau dijadikan sebagai benchmark di 61 kementerian," ucap Yasonna.
Diterapkan 61 Kementerian
Sementara itu, Menpan RB Asman Abnur mengapresiasi sistem seleksi CPNS yang diterapkan di Kemenkumham. Dia menyatakan telah meminta izin untuk mereplikasi sistem tersebut untuk diterapkan di 61 kementerian dan lembaga pemerintahan.
"Sehingga penerimaan CPNS tahun ini betul-betul transparan dan tidak kalah dengan sistem penerimaan pegawai korporasi," kata Asman.
Dia berharap, dengan sistem seleksi yang transparan itu dapat menghasilkan tenaga pengabdi negara yang berkualitas. Sebab, tidak ada lagi PNS yang berasal dari orang titipan atau calo yang kemampuannya belum tentu teruji.
"Inilah yang akan jadi ciri khas rekruitmen kita ke depan. Jadi kita bayangkan lima tahun ke depan akan ada PNS yang pinter-pinter mengisi negeri ini, dan saya yakin ini akan maju," ucap dia.
Penerapan sistem seleksi di 61 kementerian dan lembaga pemerintahan nanti tidak murni seperti yang dimiliki Kemenkumham. Sistem tersebut akan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga.
"Mungkin itu akan menyempurnakan saja. Tapi basic-nya sudah dirintis oleh Kemenkumham. Jadi tidak mulai dari awal lagi," tandas Asman.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement