HEADLINE: Gatot Dilarang Masuk, Terkait Marinir AS di Darwin?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi meminta Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menindaklanjuti insiden dilarangnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk masuk ke Amerika Serikat.

"Kan, belum jelas persoalan seperti apa. Pak Presiden minta Menlu menindaklanjuti informasi itu. Untuk mencari titik terang," kata juru bicara Kepresidenan, Johan Budi, di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Senin, 23 Oktober 2017.

Johan menyatakan, Gatot Nurmantyo sudah memberitahukan Jokowi terkait larangan masuk AS. "Sabtu kemarin Panglima TNI sudah menginformasikan kepada Presiden," ujar Johan Budi.

Larangan masuk Negara Paman Sam diketahui sesaat sebelum dia bertolak pada Sabtu, 21 Oktober 2017. Gatot Nurmantyo dan rombongan dijadwalkan terbang pukul 17.50 WIB dengan pesawat Emirates Airlines melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Sedianya Gatot akan menghadiri acara Chiefs of Defence Conference on Country Violent Extremist Organizations ( VEOs), 23-24 Oktober 2017. Ia diundang Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford Jr. 

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Wuryanto, menyatakan Jenderal Gatot kemudian memutuskan untuk tidak berangkat sampai ada penjelasan resmi dari pihak pemerintah AS.

Panglima TNI, kata dia, langsung melaporkan kejadian tersebut ke Presiden Jokowi, Menko Polhukam, dan Menlu.

"Panglima TNI hingga saat ini belum mengetahui alasan jelas dari Amerika Serikat terkait pelarangan tersebut," ujar Wuryanto dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu, 22 Oktober 2017.

Wuryanto menyatakan, Panglima TNI sudah sering melawat ke Amerika. Oleh karena itu, TNI mempertanyakan alasan pemerintah AS melarang Jenderal Gatot untuk masuk.

"Sudah beberapa kali ke AS, Februari juga sudah pernah ke sana dan tidak ada masalah," ujar Wuryanto.

Menteri Retno Marsudi bergerak cepat. Ia menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin, 23 Oktober 2017.

Pertemuan khusus membahas insiden larangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk AS. Selain itu, Retno juga melapor soal pertemuannya dengan Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia, Erin Elizabeth McKee.

"Semua sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Kepada Jokowi, Retno mengatakan pemerintah AS akan mengklarifikasi dan menjelaskan soal tak bisanya Gatot masuk AS.

Pemerintah AS, ujar Retno, sudah menyampaikan pemohonan maaf via kedubes di Jakarta. "Mereka menyatakan regret (penyesalan) dan apology (permohonan maaf)," ujar Retno.

Retno menyatakan, pemerintah AS saat ini tak lagi melarang Jenderal Gatot jika ingin masuk AS. "Dari pihak kedutaan, saya telah mendapat informasi tidak ada lagi pembatasan dalam bentuk apapun bagi Jenderal Gatot untuk berkunjung ke AS," ujar dia.

Kendati begitu, Retno menegaskan Indonesia tetap meminta penjelasan dan keterangan resmi dari pemerintah AS terkait insiden larangan tersebut.

"Kita tetap meminta klarifikasi, penjelasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Dan kita sampaikan bahwa kita menunggu. Dalam konteks klarifikasi dan penjelasan," ucap Retno LP Marsudi.   

Tak cukup hanya Kedubes, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, James Mattis, pun menyampaikan permohonan maaf atas pelarangan Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Disampaikan langsung siang ini kepada Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu di Clark, Filipina, di pertemuan Menhan ASEAN 2017," ujar Kepala Pusat Komunikasi Kemhan, Totok Sugiharto, melalui pesan tertulis kepada Liputan6.com, Senin, 23 Oktober 2017.

Seperti diungkap Menteri Retno Marsudi, Wakil Duta Besar AS Erin Elizabeth Mckee mengaku sangat menyesali dan menyayangkan peristiwa ini. 

"Kami sangat menyesal atas ketidaknyamanan yang muncul akibat insiden tersebut. Kami meminta maaf. Saya meminta maaf kepada mereka, termasuk Menteri Retno," kata Mckee usai bertemu Retno, Senin, 23 Oktober 2017.

McKee menjelaskan, insiden larangan Panglima TNI masuk AS sudah selesai. Jenderal Gatot kini sudah bisa datang ke AS tanpa halangan.

"AS menyambut partisipasi Jenderal Gatot dalam konferensi undangan Jenderal Dunford. Sudah tidak ada isu tentang (penolakan) kedatangannya ke AS, kami menerima dia," kata dia.

Pihaknya, ucap Mckee, juga tengah mendalami penyebab insiden tersebut. "Kami berharap hal ini tidak akan terjadi lagi. Kami juga bersedia memfasilitasi komunikasi antara Jenderal Gatot dan Jenderal Dunford," ujar dia.

Larangan masuk AS terhadap kalangan militer Indonesia bukan kali ini terjadi. Sebelum Gatot Nurmantyo dilarang masuk, sejumlah petinggi dan mantan petinggi militer pernah dilarang menjejakkan kaki di AS.

Di antaranya adalah Prabowo Subianto, Sjafrie Sjamsoeddin, Pramono Edhie Wibowo, dan Wiranto. Sejumlah nama tersebut dilarang masuk ke AS dengan aneka alasan. Terutama, hal substantif, semisal isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Pengamat dari Lowy Institute Australia, Aaron Connely, menyatakan larangan Jenderal Gatot masuk AS kemungkinan disebabkan amburadulnya administrasi di negeri Abang Sam, bukan terkait hal substantif.

"Jika ada masalah substantif yang menghalangi dia masuk Amerika Serikat, tentu dia tak akan diundang," ujar Connelly seperti dikutip dari Sydney Morning Herald, 22 Oktober 2017.

"Tapi karena Gatot telah membangun reputasi dalam soal ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, kasus ini dapat meningkatkan kedudukannya di mata masyarakat Indonesia terkait urusan nasionalisme," ujar Connely.

Sydney Morning Herald mengingatkan Gatot Nurmantyo memang kerap berbicara soal potensi ancaman kedaulatan bangsa. Gatot, misalnya, pernah menyoal kehadiran 1.500 sampai 2.500 personel Marinir AS di Darwin, Australia bagian utara.

"Mengapa tidak di Filipina? AS punya pangkalan militer di sana. Tidak masalah. Tapi ini Darwin," kata Gatot di Universitas Padjadjaran, Bandung, November 2016.

Analis militer dari Universitas Indonesia (UI), Connie Rahakundini Bakrie, juga agak meragukan jika ini terkait pelanggaran HAM.

"Karena penolakan masuk terjadi di menit terakhir dan Gatot Nurmantyo sebelumnya aman memasuki AS," ujar dia.

Connie menyatakan, meski kasus ini agaknya dipicu hal administratif, pemerintah harus protes keras dan tidak semata meminta klarifikasi. Ini masalah sangat serius untuk hubungan bilateral.

"Jika ada masalah substantif terkait Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat, seharusnya disampaikan dari awal saat akan diundang," kata Connie kepada Liputan6.com.

Connie enggan mengaitkan hal ini kepada rumor kedekatan Jenderal Gatot dengan kelompok-kelompok Islam tertentu yang belakangan rajin berdemo.

"Enggak ke sana hubungannya. Jangan terlalu jauh. Kalau pun bermasalah, tidak untuk case tersebut," ujar Connie.

Kini, menurut Connie, yang wajib dilakukan adalah membangun marwah dan martabat TNI di mata dunia seperti era Sukarno untuk kembali menjadi militer terkuat di bumi bagian selatan.

"Jadi enggak akan berani main-main seperti ini lagi, as if they are trying to taste the water," tutur penulis buku Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal itu.