Sandiaga Uno Persilakan Kemendagri Evaluasi RAPBD 2018 DKI

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mempersilakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018.

"Silakan, silakan, bagus banget. Wartawan juga punya usul, bikin dong sensus mana yang paling enggak reasonable gitu, kita terbuka kok," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Dia menjelaskan hal itu tidak perlu dipermasalahkan. Apalagi sebagian dari anggaran itu juga sudah dimulai dari pemerintahan sebelumnya.

"Enggak ada masalah, kan sebagian juga dari zamannya Pak Ahok dan Pak Djarot," jelas Sandiaga.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri akan mengevaluasi seluruh RAPBD di seluruh Indonesia, termasuk milik DKI Jakarta. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan Kemendagri, yaitu menyetujui seluruhnya tanpa koreksi atau disetujui dengan koreksi.

"Kalau dikoreksi, bisa jadi direvisi atau bahkan dicoret dari APBD," kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga tidak mempermasalahkan banyaknya masyarakat yang ikut menyoroti RAPBD 2018 DKI. Sandiaga menyebut penyorotan itu merupakan hal yang baik.

"Tulis saja yang bombastis gitu, itu akan mengangkat minat dari masyarakat menyisir APBD," kata Sandiaga.

Dia menjelaskan pihaknya telah melakukan beberapa kali penyisiran untuk memastikan keefektifan anggaran yang ada. Dengan begitu, dalam pelaksanaannya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Tenang, uang rakyat kami gunakan untuk pembangunan dan kaum-kaum termarjinalkan," ujar Sandiaga. "Pokoknya, kami akan gunakan (anggaran) dengan baik."

Dia pun meminta agar masyarakat terus mengawasi dan menyisir RAPBD. 

Pembahasan RAPBD 2018 itu mendapatkan perhatian penuh oleh masyarakat, seperti halnya anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 28 milliar. Selanjutnya, anggaran renovasi kolam air mancur di DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 620 juta.

Saksikan video pilihan di bawah ini: