Jadi Tersangka Suap, Plt Sekda Pemprov Jambi Datangi KPK

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Pemprov Jambi Erwan Malik menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka kasus suap pengesahan APBD 2018 ini datang lengkap dengan rompi tahanan KPK dan membawa beberapa dokumen di tangannya.

Dengan terburu-buru ia langsung masuk ke dalam gedung tanpa berbicara sepatah kata pun. Erwan melempar senyum kepada siapa pun yang menyerukan namanya. Dalam agenda pemeriksaan KPK hari ini, tidak terdata nama Erwan.

Sementara itu, selain Erwan, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Plt Kadis PUPR Arfan. "Hari ini diagendakan pemeriksaan kepada ARN sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (24/1/2018).

KPK menetapkan empat tersangka, yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekretaris Daerah Jambi Erwan, Plt Kadis PUPR Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.

Supriyono yang merupakan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 diduga telah menerima hadiah atau janji terkait pengesahan APBD Jambi 2018 dari Erwan, Arfan, dan Syaifuddin.

Dalam kasus yang bermula dari OTT ini, KPK mengamankan uang Rp 4,7 miliar dari total suap yang diduga mencapai Rp 6 miliar.

Gubernur Jambi Zumi Zola memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/1/2018). Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengesahan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jambi tahun anggaran 2018.

"Gubernur Jambi Zumi Zola diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAI (Syaifuddin)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat 5 Januari 2018.

Pantauan Liputan6.com, Zumi Zola tiba di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, pada pukul 09.53 WIB. Mengenakan baju batik bewarna hijau, Zumi enggan berbicara banyak soal pemeriksaan dirinya.

Zumi Zola menegaskan, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jambi 2018 sudah sesuai prosedur. Zola membantah terlibat dan mengarahkan para pejabat pemprov untuk memuluskan APBD Jambi 2018.

"Yang setahu saya perintahnya apa pun itu lakukan dengan prosedur. Kan sudah ada statement dari Sekda. Mengatakan tidak ada terlibat dan juga saya tidak terlibat dan juga tersangka yang di sana," jelas Zumi Zola di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 6 Desember 2017.

Zumi Zola mengaku telah melakukan semua tata cara kerja sesuai dengan prosedur yang ada. Selama ini, kata dia, Pemprov Jambi memang memfasilitasi jika ada anggota DPRD yang memberikan masukan mengenai program kerja dinas provinsi.

"Perintah saya itu adalah memastikan semua program-program janji politik, RPJMD, visi misi harus ada. Karena setiap tahun itu ada target-targetnya. Saya memastikan itu. Saya memfasilitasi pokok pikiran dari teman-teman. Kita fasilitasi tapi kalau sudah menyalahi aturan tidak bisa," ucap politikus PAN itu.

Pengembangan kepada Zumi Zola diduga kuat lantaran Zumi Zola sempat menyampaikan rencana pendapatan daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: