KLB Dicabut, Pemerintah Siapkan Program TMMD di Asmat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah pusat akan meluncurkan program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) untuk warga Asmat Papua. Program rehabilitasi seusai dicabutnya Kejadian Luar Biasa gizi buruk dan campak di daerah ini.

"Programnya adalah penataan lingkungan yang perlu diperbaiki lagi,"ujar Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Rumah Sakit Umum Daerah Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Kamis (22/2/2018).

Program TMMD nantinya tidak hanya terdiri dari TNI saja. Berbagai kementerian terkait juga akan ikut bergabung. Menurut dia, salah satu fokus penataan tersebut adalah memberikan edukasi kepada warga setempat agar mulai menanam sayur-sayuran di pekarangan rumahnya.

Hal itu, kata Moeldoko, perlu dilakukan karena ketika berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Agats bersama beberapa menteri, ada seorang ibu mengeluhkan kurangnya sayuran bergizi di daerahnya.

"Edukasi nanti akan diberikan, tidak perlu lahan yang luas. Warga nanti diajarkan untuk bercocok tanam dengan cara-cara yang sederhana," ujar Moeldoko.

Moeldoko bersama menteri Kabinet Kerja yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mendatangi Asmat.

Selain Puan dan Moeldoko, turut hadir juga Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Selama perjalanan mereka didampingi Bupati Asmat Elisa Kambu.

Saat di Agats, Asmat, rombongan pemerintah mengecek lima titik, yaitu pompa air bersih, pusat belajar-mengajar untuk pendidikan anak usia dini, Gelanggang Olah Raga, Rumah Sakit Umum Daerah Agats, serta Wiyata Mandala.

"Sarana dan prasarana yang saat ini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain adalah sarana penyediaan air bersih, dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah baru yang lebih besar," ujar Moeldoko.

Status Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk di Asmat yang ditetapkan Pemerintah sejak pertengahan Januari hingga pertengahan Februari 2018 akan dilanjutkan dalam bentuk satuan tugas berjangka menengah dan panjang.

Jangka menengah akan berakhir pada 31 Desember 2018, sedangkan jangka panjang akan sampai 2024.