Fraksi PDIP DPRD DKI Minta Pembangunan Stadion Persija Dibuktikan

Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI menggelar rapat paripurna tentang pandangan umum raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Fraksi PDIP menyampaikan lima pandangan terkait RPJMD yang telah disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Pertama, fraksi PDI-Perjuangan meminta kejelasan akan kelanjutan RPTRA, perpustakaan dan normalisasi sungai.

“Belum terbaca program penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana telah diatur dalam PERDA dan pelestarian kebersihan 13 sungai, pengolahan air danau Pluit menjadi air minum, serta kebersihan pantai laut Jakarta,” kata pembaca pandangan umum William Yani di Gedung DPRD DKI, Senin (2/4/2018).

Pandangan kedua, lanjut Yani, target pengentasan masyarakat miskin yang hanya 1 persen dinilai tidak sebanding atau kurang optimistis seperti program OK OCE. Selain itu, fraksi PDIP mendesak agar stadion BMW untuk Persija segera direalisasikan.

“Kami berharap sangat agar pembangunan stadion olahraga BMW segera dibuktikan bukan hanya dijanjikan dalam program sejak beberapa tahun yang berlalu, Sementara di daerah lain yang APBD nya jauh lebih kecil dari APBD DKI Jakarta dapat membangun stadion olahraga Lapangan Sepak Bola yang cukup modern, antara lain Jabar dan Jatim,” beber Yani

Fraksi PDIP juga memeperhatian rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau agar memperhatikan ketersediaan perpustakaan juga. Selain itu, masalah pengelolaan Sumber daya air dan sampah, kata Yani, harus lebih diperhatikan dan digratiskan untuk warga miskin.

“Kami mengusulkan agar penyedotan tinja dan air limbah rumah tangga di lingkungan padat atau kumuh biayanya digratiskan, dan normalisasi 13 sungai dilanjutkan termasuk sodetan kali Ciliwung ke BKT dan pembangunan tanggul laut,” ucapnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Fraksi PDIP mendukung program pengembangan pesisir dan laut, Namun, Yani menyebut warga pulau seribu juga membutuhkan sebuah bandara.

“Sependapat terhadap program pembangunan Pulau-pulau di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, tetapi jangan ada tempat prostitusi, peredaran narkoba dan perjudian; Sedangkan audit perencanaan Reklamasi audit lingkungan Reklamasi, dan penataan kembali reklamasi memang penting termasuk payung hukumnya,” katanya

“kami mengusulkan agar "Bandara di Pulau Panggang" juga diaudit untuk pembangunan kembali,” tambah Yani.

Selain itu, lanjut Yani, fraksi PDIP memberikan lima usulan terkait RPJMD 2017-2022. Di antaranya kelanjutan subsisi biaya sertifikasi atas Tanah dan Bangunan bagi warga masyarakat Jakarta kurang mammpu,

Selain itu, kemudahan pencairan dana hibah yang berkaitan dengan rumah ibadah, adanya peningkatan dana kehormatan untuk Pimpinan dan Anggota LMK, Dewan kota/kabupaten, dan dana operasional RT/RW, pengangkatan tenaga honorarium K2 yang telah memenuhi persyaatan dan pembebasan kewajiban bayar PBB dan BPHTB pada batas nilai NJOP dilanjutakan.

Fraksi PDIP juga mengusulkan pemberian beasiswa hingga perguruan tinggi agar berlanjut.

“‎Kami juga berharap agar pemerintah Daerah tak perlu alergi atau tidak nyaman dengan beberapa istilah yang terlanjur populer dengan pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2017, misalnya tentang normalisasi sungai, RPTRA, RUSUNAWA, RUSUNAMI, rumah deret, penertiban, dan lain lain yang penting ketika hal itu lebih besar manfaatnya bagi kota Jakarta Ibu Kota NKRI, apa salahnya dilanjutkan,” Yani menandaskan.