Pengacara Rizieq Shihab Minta Kasus Chat Seks Juga Dapat SP3

Liputan6.com, Jakarta - Kuasa hukum Rizieq Shihab, Eggi Sudjana berharap, kasus yang menimpa kliennya soal chat pornografi dengan Firza Husein juga bisa dihentikan, tidak hanya dugaan penodaan Pancasila. Kasus itu sampai saat ini masih ditangani Polda Metro Jaya.

"Kalau dari segi ilmu hukum logika berikutnya mestinya SP3 juga. Karena kan kekuatan dari SP3 atau dengan kata lain SP3 itu bisa lahir bisa terbit karena tidak ditemukan cukup bukti," kata Eggi saat dihubungi Merdeka.com, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Bukti, lanjut kuasa hukum Rizieq Shihab, mengacu pada KUHAP, antara lain yang disebut bukti adalah surat menyurat, dokumen, pengakuan terdakwa dan juga saksi dibagi dua, ahli dan saksi fakta atau keterangan ahli, keterangan fakta.

Menurut dia, dalam perspektif ilmu hukum, yang mengacu pada Polda Jawa Barat yang dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri itu sudah dinyatakan tidak ditemukan atau tidak cukup alat bukti untuk dijadikan tersangka, maka dikeluarkanlah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Lalu, bagaimana yang Jakarta? Nah pertanyaan itu dengan sendirinya terjawab dengan ilmu hukum tadi. Artinya berkonsekuensi logis kepada yang di Jakarta harusnya juga SP3. Karena buktinya apa? Misalnya bukti chat seks yang dikemukakan waktu itu berasal dari anonimous," ujarnya.

Anonimous, kata dia, dalam pengertian subjek hukum artinya tidak diketahui, tidak punya nama, tidak punya identitas.

"Lalu pertanyaannya bagaimanakah memproses hukum yang tidak ada subjek hukumnya, kan tidak bisa dong, nah itu artinya tidak ditemukan bukti. Oleh karena itu, berkonsekuensi logis secara hukum harusnya dapat SP3 juga," sambung Eggi.

Tanpa harus diminta, lanjut Eggi, semestinya kasus chat seks Rizieq Shihab tersebut juga harus dihentikan menurut perintah KUHAP dan sesuai dengan logika hukumnya.

"Iya, itu logika hukumnya begitu. Karena menurut perintah KUHAP bagi polisi yang punya status sebagai penyidik juga sekaligus penyelidik menurut Pasal 1 ayat 1 tentang KUHAP itu sebagai penyidik atau penyelidik tugasnya adalah membuat terang benderang tindak pidana yang diperiksa itu dan kemudian menemukan tersangkanya, itu namanya penyidikan," jelas Eggi.

Polda Jawa Barat resmi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab soal dugaan penodaan Pancasila, pada saat ceramah disalah satu Masjid di Bandung, Jawa Barat. SP3 itu sudah dikeluarkan oleh Polda Jawa Barat antara bulan Febuari-Maret 2018.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Kuasa Hukum Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Sugito Atmo Pawiro mengatakan, kasus kliennya itu sudah tidak dilanjutkan lagi oleh polisi atau sudah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kasus yang dimaksudnya itu ialah ceramah Habib Rizieq yang diduga telah menghina Pancasila.

"Jadi begini, kebetulan kami datang ke Bareskrim itu untuk mengambil barang bukti yang terkait dengan perkara di Bandung dan kebetulan itu beberapa waktu yang lalu sudah SP3," kata Sugito di kantor Bareskrim Mabes Polri di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (4/5).

Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Umar Surya Fana membenarkan terkiat SP3 atas kasus penodaan terhadap Pancasila beberapa waktu lalu.

"Iya betul. Saya lupa mungkin kalau enggak Februari atau Maret 2018," Ujar Fana saat dikonfirmasi.

Selain itu, Kasubdit I Kamneg Dittipidum Bareskrim Polri Kombes Pol Daddy Hartadi ikut membenarakan terkait kasus Habib Rizieq terkait dugaan penodaan Pancasila sudah SP3.

"Iya, saya hanya membenarkan apa yang disampaikan Beliau (Sugito)," ujar Daddy.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com