Rencana BNPT Maksimalkan Program Deradikalisasi Melalui Sektor Wirausaha di Bidang Perkebunan

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengungkapkan rencana untuk memaksimalkan program deradikalisasi, khususnya dalam membangun reintegrasi dengan masyarakat sekitar melalui sektor wirausaha di bidang perkebunan.

"Jadi yang kami harapkan dari program kewirausahaan ini bisa terjadi reintegrasi dengan masyarakat sekitar dan bisa beradaptasi," ujar Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel saat melakukan kunjungan ke PT PG Rajawali II di Majalengka, Jawa Barat, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Minggu (12/11/2023).

Lalu dia menjelaskan, program deradikalisasi melalui sektor wirausaha di bidang perkebunan dapat memberikan dua manfaat kepada Mitra Deradikalisasi yaitu pekerjaan sekaligus membangun reintegrasi.

"Program ini bukan hanya sekedar memberikan pekerjaan kepada mitra deradikalisasi, tetapi juga untuk membangun reintegrasi dalam menghadapi kehidupan yang sebenarnya," kata Rycko.

Dia pun mengharapkan para mitra deradikalisasi yang nantinya melakukan kegiatan wirausaha perkebunan, dapat lebih mudah kembali ke kehidupan bermasyarakat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Dalam kesempatan ini, Rycko berharap dengan program ini nantinya para Mitra Deradikalisasi menjadi jauh dari jangkauan jaringan sebelumnya dan juga secara tidak langsung mereka dapat berubah cara berfikirnya ketika melakukan aktivitas perkebunan di wilayah perkebunan tebu PT PG Rajawali II.

Hal itu pun disambut baik Direktur Utama PT PG Rajawali II Wahyu Sakti Priyonggo. Dia mendukung adanya sinergi ini. Menurut Wahyu, pihaknya mendapatkan banyak hal positif mulai dari peningkatan produksi tebu dan dapat ikut terlibat aktif dalam program deradikalisasi.

"Banyak hal positif terhadap kami, terhadap peningkatan tebu dan kami bisa membantu program program BNPT khususnya," jelas Wahyu.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membangun ketahanan masyarakat melalui 7 program prioritas yang diharapkan dapat menciptakan sekaligus menguatkan public awareness dan public engagement dalam upaya bersama penanggulangan terorisme.

Hal itu disampaikan Kepala BNPT Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel. Dia menjelaskan, ketujuh program tersebut yaitu pemberdayaan perempuan, anak dan remaja, pembentukan Desa Siap Siaga-Desa Damai, dan pembentukan Sekolah Damai.

Lalu, lanjut dia pembentukan Kampus Kebangsaan, pemenuhan hak dan pemberdayaan penyintas serta keluarga kemudian terkait reintegrasi dan reedukasi mitra deradikalisasi serta keluarga dan yang terakhir mengenai asesmen pegawai dengan tugas resiko tinggi.

"Program-program ini dapat membangun public awareness dan public engagement, tentunya harus didukung dengan kekuatan nasional (multi stakeholders)," ujar Rycko Amelza Dahniel saat Coffee Morning bersama jajaran pejabat BNPT yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Selasa 7 November 2023.

Rycko menyebut, agar ketujuh program tersebut dapat berjalan dengan baik, BNPT membentuk Tim Ketahanan Masyarakat yang turut melibatkan organisasi masyarakat sipil.

Rycko pun berpesan agar tim tersebut berorientasi pada outcome yaitu terwujudnya ketahanan masyarakat, terutama kelompok yang rentan terpapar radikalisme yaitu perempuan, anak dan remaja.

"Susun timeline tindak lanjut agar dalam enam bulan ke depan hasilnya sudah bisa dilihat dan dirasakan," jelas Rycko.

Ketahanan masyarakat dalam konteks penanggulangan terorisme mencakup pemahaman dan kesadaran tentang bahaya radikalisme dan terorisme, serta kemampuan untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan merespon tanda-tanda potensial dari aktivitas terorisme.

Ketujuh program yang berkaitan dengan ketahanan masyarakat ini juga merupakan implementasi dari Perpres nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE) dengan menekankan pada keterlibatan menyeluruh pemerintah dan masyarakat.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melalui Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) menyebarluaskan informasi dan mengedukasi humas pemerintah dalam membangun kewaspadaan nasional menjelang tahun politik 2024 atau Pemilihan Umum (Pemilu 2024) yang dimulai dari lingkup pemerintah terkecil atau desa.

"Melalui Forum Tematik Bakohumas BNPT RI hari ini, kami mensosialisasikan bahwa BNPT telah menginisiasi Desa Siap Siaga dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional dari bahaya ancaman radikal terorisme. Semoga humas pemerintah yang tersebar mulai tingkat pusat hingga daerah, dapat ikut menggaungkan secara optimal komunikasi publik terkait program kesiapsiagaan nasional, Desa Siap Siaga," ujar Sekretaris Utama BNPT RI Bangbang Surono yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Senin 16 Oktober 2023.

Dia menjelaskan, Humas BNPT RI melalui Bakohumas juga berupaya menciptakan persamaan persepsi antara BNPT dan Kementerian/Lembaga mengenai pentingnya membangun kewaspadaan Nasional bersama terhadap radikalisme dan terorisme untuk menciptakan tahun politik 2024 yang aman dan damai.

"Kita harus memiliki kebulatan tekad untuk secara bersama - sama dapat mencapai sasaran yang sama yaitu amannya Pemilu 2024 dari isu-isu yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat," ucap Bangbang.

Lebih lanjut, Sestama BNPT RI ini menjelaskan kewaspadaan nasional perlu dibangun dari desa yang merupakan unit terkecil pemerintahan.