PDIP: Ucapan SBY soal Penggeledahan Rumah Deddy Mizwar Jauh dari Fakta

SBY menerima laporan bahwa rumah dinas mantan wakil gubernur Jabar Deddy Mizwar digeledah.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 24 Jun 2018, 14:36 WIB
Diterbitkan 24 Jun 2018, 14:36 WIB
SBY Resmikan Gerakan Pasar Murah Demokrat di Jakarta
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi sambutan saat peresmian Gerakan Pasar Murah Demokrat di Jakarta, Kamis (7/6). Paket sembako dijual dengan harga Rp 25 ribu per kupon. (Liputan6.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDIP Arteria Dahlan menilai, apa ucapan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait adanya penggeledahan rumah dinas Deddy Mizwar oleh Penjabat Gubernur Jabar, tanpa dasar.

"Saya sudah menanyakan langsung dan terkonfirmasi secara tegas bahwa pernyataan itu tidak benar, jauh dari fakta yang sebenarnya dan cenderung menyesatkan bahkan fitnah,” ujar Arteria kepada Liputan6.com di Jakarta, Minggu (24/6/2018).

Faktanya, lanjut Arteria, Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Pemprov Jabar Dedi Apendi melaporkan kepada Pj Gubernur dan sekaligus menawarkan untuk mengajak Deddy Mizwar melakukan peninjauan terhadap 11 aset yang dikelola Bagian Rumah Tangga pada Kamis 21 Juni 2018 lalu.

"Salah satunya adalah rumah dinas untuk wakil gubernur mendatang. Dan itu pun bukan rumah dinas, rumah pribadi. Bukan rumah yang ditempati oleh Deddy Mizwar karena rumah dinas wakil gubernur itu sudah diserahkan kembali oleh Deddy kepada Biro Umum pada 14 Februari 2018 lalu, melalui berita acara serah terima nomor surat 032/04/Um," papar dia.

Sejak saat itu, lanjut dia, rumah dinas tersebut tidak pernah ditempati oleh Deddy Mizwar dan sudah kembali ke penguasaan Pemprov Jawa Barat.

Lebih lanjut, Arteria mengatakan perlu untuk diketahui bahwa faktanya tidak hanya rumah dinas wakil gubernur yang ditinjau, namun ada lokasi lain yang ikut ditinjau.

"Total ada 11 titik aset yang dikelola Biro Umum Pemprov Jawa Barat, di antaranya lapangan Gazibu, Gelora Saparua, Gedung Sate, rumah dinas gubernur, rumah dinas wakil gubernur, dan aset Pemprov lainnya," kata dia.

Jadi, sambung Arteria, yang benar atau faktanya adalah tidak benar ada penggeledahan.

"Yang ada hanya peninjauan beberapa aset Pemprov, peninjauan pertama ke rumah dinas wakil gubernur yang beralamat di Jalan Dago 148 Bandung. Rumah ini pernah ditempati Dede Yusuf saat menjadi wagub, namun kini menjadi mess," tuturnya.

Lalu tinjauan kedua, kata Arteria, adalah rumah dinas wakil gubernur yang sebelumnya ditempati oleh Deddy Mizwar, beralamat di Jalan Rancabentang Nomor 24, Bandung.

"Itu pun hanya masuk ke ruang tamu saja, kemudian Pak Pj Gubernur ke toilet sebentar, terus jalan ke bawah (keluar dari rumah dinas). Tidak sampai lima menit dan lebih cepat dibanding saat tinjauan ke lokasi pertama. Apa itu penggeledahan namanya? Kan tidak," tegas Arteria.

 

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel di sini dan ikuti Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Non Stop hanya di Liputan6.com.

 

Ucapan SBY

SBY Resmikan Gerakan Pasar Murah Demokrat di Jakarta
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi sambutan saat peresmian Gerakan Pasar Murah Demokrat di Jakarta, Kamis (7/6). SBY ikut membagikan langsung paket sembako kepada warga. (Liputan6.com/Iqbal Nugroho)

Presiden keenam RI SBY menerima laporan bahwa rumah dinas mantan wakil gubernur Jabar yang kini menjadi calon gubernur Deddy Mizwar digeledah.

"Apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah, diperiksa pimpinan pejabat gubernur," kata SBY saat konferensi pers di Kota Bogor, Jawa Barat.

Tak hanya itu, kediaman calon Wakil Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga mengalami hal serupa.

"Mengapa hanya pasangan ini (diisung Demokrat), mengapa pasangan yang lain tidak dilakukan," ucap SBY.

Sejauh ini, ia belum menerima kecurangan menjelang pencoblosan pada Pilgub Jabar maupun Pilkada Kota/Kabupaten. Namun, dirinya meminta pemerintah, BIN, Polri, dan TNI bersikap netral. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah menjadi contoh dalam kejujuran dan keadilan dalam kompetisi politik.

"Saya juga berharap rakyat berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan. Biarlah rakyat menggunakan haknya untuk memilih siapa pun yang disukai diyakini bisa memimpin," terang SBY.

 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya