SBY: Kalau Ada yang Tak Nyaman dan Ingin Ciduk Saya, Silakan

Liputan6.com, Bogor - PDI Perjuangan menyebut pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyatakan aparat negara tidak netral dalam Pilkada, karena sedang panik

Menanggapi tudingan Politisi PDIP, SBY menyatakan bahwa ia dan Partai Demokrat tidak sedang panik.

"Saya diserang oleh partai politik tertentu, katanya SBY panik. SBY tidak panik," ucap SBY kepada wartawan di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

Menurut SBY, orang panik biasanya cenderung melakukan kecurangan untuk tujuan tertentu demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

"Insya Allah kami tidak curang, tetapi waspada. Tudingan itu bukan isapan jempol. Tidak ada niat seorang SBY melebih-lebihkan, mendramatisir apalagi liar," tegas SBY.

SBY menyatakan, ada oknum aparat penegak hukum memperlihatkan tidak netral benar adanya. Dirinya juga siap ditangkap atas pernyatannya tersebut.

"Kalau ada yang merasa tidak nyaman dengan ucapan saya dan ingin menciduk saya, silakan," kata SBY.

Dia mengaku menyampaikan hal tersebut lantaran tidak ingin nama baik lembaga pemerintah termasuk BIN, POLRI, dan TNI tercemar akibat ulah oknum. Sehingga ia meminta semua pihak tidak keliru dengan pernyataannya tersebut.

"Mungkin kalau rakyat tidak mungkin menyampaikan yang menurut mereka kasar, terang-terangan. Jadi biar saya," ucap SBY.

SBY mengungkapkan ada kecurangan mulai Pilkada 2016 dan 2018 ini. Saat Pilkada Gubernur DKI Jakarta, ia meyakini putra sulungnya kalah karena ada kecurangan yang melibatkan ketidaknetralan aparat.

"Pilkada Jakarta baru sekarang ini saya bicara. Meskipun kami ikhlas menerima kekalahan tapi saya sampaikan agar BIN, Polri, dan TNI netral, karena ada dasarnya, ada kejadiannya," ungkap Presiden RI keenam ini.

Calon Wakil Gubernur Jakarta AHY, Sylviana Murni, sempat dipanggil pihak kepolisian karena terseret dalam kasus dugaan korupsi bansos ketika masih menjadi pejabat Pemprov DKI.

Saat itu, suami Sylviana, Gede Sardjana, juga sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan permufakatan makar oleh Polda Metro Jaya. "Selama masa kampanye ibu Silviana berkali-kali dipanggil kepolisian. Bayangkan, suaminya pun juga begitu," kata dia.

Tak hanya itu, jelang pencoblosan tiba-tiba muncul Antasari Azhar yang menyatakan SBY berada di balik kasusnya. Hal ini hingga merusak kredibilitas SBY.

"Sudah saya adukan ke Polri, hingga hari ini tidak ada kelanjutannya. Kalau seorang mantan presiden mengadukan menggunakan hak hukumnya tidak ditanggapi, apalagi rakyat jelata," terang SBY.

Tak hanya Pilgub DKI, SBY juga menilai ada ketidaknetralan polisi ketika kadernya, Lukas Enembe, didatangi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan (BG) pada September 2017.

Tito dan BG datang untuk meminta Lukas maju kembali di Pilgub Papua dengan mengajak Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menjadi wakilnya. Lukas juga diminta maju tidak lewat Demokrat.

"Lukas Enembe, oleh petinggi-petinggi BIN, Polri diminta melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Seorang gubernur kebetulan Ketua Partai Demokrat diminta menerima seorang jendral polisi untuk jadi wakilnya, cawagub, dan memenangkan partai tertentu dan bukan Partai Demokrat. Saya kira keterlaluan," beber SBY.

Tak hanya itu, SBY juga kembali menyampaikan dugaan kriminalisasi yang terjadi menjelang Pilgub Jatim. Bakal calon gubernur, Syaharie Jaang, yang hendak diusungnya dikriminalisasi lembaga negara lantaran menolak berpasangan dengan Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin.

"Calon kami hampir tidak bisa maju karena diperkarakan polisi. Ini informasi saya dengar, langsung testimoninya, pengakuannya ada, karena dia tidak mau menerima cawagub dari pihak kepolisian," beber SBY.

Kemudian di Pilgub Riau. Dia menuding ada petinggi TNI dan BIN yang diminta memenangkan pasangan tertentu.

"Masih banyak. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang rakyat ketahui, yang saya dapatkan laporannya," ucap SBY.

Karena itu, SBY benar-benar mengimbau kepada aparat negara untuk netral menjelang pencoblosan pilkada serentak.

"Kami juga minta rakyat aktif bila menemukan adanya keberpihakan aparat kepada pasangan calon. Demi jujur dan adilnya pilkada serentak," ucap SBY.