Ini Pertimbangan Jokowi Angkat Komjen Syafruddin Jadi Menpan RB

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk mantan Wakapolri Komjen Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) atas sejumlah pertimbangan. Antara lain dari sisi kapasitas dan integritas.

"Saya pikir pertimbangan-pertimbangan dari talent scouting, sisi integritas, kapasitas yang bersangkutan pasti juga dihitung," ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Mantan Panglima TNI ini tidak membantah masuknya Syafruddin ke lingkaran Kabinet Kerja sebagai Menpan-RB karena kedekatannya dengan politikus partai tertentu.

Belakangan ini, Syafruddin sangat dekat dengan politikus senior Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menpan-RB Syafruddin juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), di mana Ketua DMI diduduki oleh Jusuf Kalla.

"Ya justru itu, karena adanya talent scouting yang telah terbangun di sebuah organisasi mudah sekali mengenali orang atas prestasinya, kapasitas yang bersangkutan, semuanya tercatat dengan baik," kata Moeldoko.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Syafruddin dilantik sebagai Menpan RB di Istana Negara, Jakarta, pukul 10.00 WIB. Dia dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 142 P Tahun 2018 tetang Pemberhentian dan Pengangkatan Menpan RB sisa masa jabatan 2014-2019.

Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan istri, Mufidah Kalla hadir dalam pelantikan ini. Hadir juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.