Ditjen PUM Gelar Rapat Koordinasi Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (PUM) gelar Rapat Koordinasi Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Pandanaran Hotel, Semarang, Selasa (28/8/2018). Rapat ini bertujuan membicarakan peningkatan kualitas demokrasi melalui Pokja IDI.

"Tujuan utama IDI adalah agar Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya memiliki alat ukur perkembangan demokrasi di Indonesia yang kemudian menjadikannya dasar dalam pembangunan politik dan demokrasi," ujar Didi Sudiana, Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.

Ia menjelaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terdiri dari 3 aspek, yaitu Kebebasan sipil, lembaga demokrasi, dan hak-hak politik. Berdasarkan rilis skor IDI yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Agustus 2018, skor IDI mencapai 72,11 pada 2017 atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 sebesar 70,09.

"Kenaikan angka IDI pada tahun 2017 terdapat pada aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi yang didorong oleh perbaikan kinerja Parpol dalam melakukan kaderisasi dan meningkatnya anggaran pendidikan yang dialokasikan DPRD," ucap Didi.

Namun, disamping kenaikan pada dua aspek tersebut terdapat penurunan pada aspek hak-hak politik.

"Penurunan pada aspek hak-hak politik disebabkan meningkatnya eskalasi demonstrasi yang disertai kekerasan sepanjang tahun 2017. Untuk tindak lanjut dari hasil skor IDI tahun 2017 ini, diperlukan dukungan dari berbagai stakeholder seperti Pemerintah Daerah dan K/L terkait guna mempersiapkan rencana aksi yang lebih komprehensif dalam meningkatkan skor IDI sebagai tolak ukur perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia," kata Didi.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Kaban Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Direktur Statistik Sosial BPS, dan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

(*)