Fitra: Tidak Semua Anggota DPR Punya Komitmen Berantas Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin memangkas anggaran DPR jika berhasil duduk di Parlemen nanti. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengapresiasi rencana tersebut.

"Ini ide dan semangat yang bagus, Fitramengapresiasi rencana tersebut," katanya saat dihubungi, Selasa (30/10/2018).

Namun, Misbah mengingatkan, dalam merealisasi rencana itu bukan perkara mudah. Alasannya PSI harus mendorong revisi regulasi yang ada, seperti standar gaji DPR, tunjangan, uang reses dan perjalanan dinas.

"Kendala kedua, penolakan dari internal DPR sendiri. Tidak semua anggota DPR punya komitmen yang sama, apalagi selama ini mereka sudah dimanjakan dengan berbagai fasilitas," jelasnya.

Selain regulasi, Fitramemandang, komitmen calon legislatif masih menjadi yang utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab akan percuma jika ada regulasi, namun akhirnya tidak dijalankan anggota DPR.

"Fitra memandang bahwa yang perlu dibersihkan PSI dan partai-partai lainnya adalah perilaku korup anggota DPR, dan 'menyalakan' ruang-ruang gelap pembahasan anggaran di DPR. Beri akses yang maksimal kepada partisipasi masyarakat saat pembahasan anggaran di DPR," tegasnya.

Untuk itu, Misbah mengingatkan, masyarakat memilih calon legislatif yang memiliki rekam jejak yang bagus selama di parlemen. Sementara bagi calon yang masih baru, masyarakat harus memperhatikan motivasi maju menjadi wakil rakyat.

"Bila itu calon baru, pilih yang punya semangat dan ide untuk memperjuangkan hak masyarakat atas layanan dasar, komitmen untuk tidak korupsi dan siap melakukan pemberantasan korupsi," tutupnya.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan melakukan gebrakan jika bisa memenangkan Pemilu 2019 dan duduk di kursi DPR RI. Partai yang dipimpin Grace Natalie ini akan melakukan bersih-bersih anggaran DPR yang berlebihan.

Juru bicara PSI Dedek Prayudi mengatakan, fasilitas-fasilitas yang berlebihan adalah berkaitan dengan kunjungan kerja, reses, studi banding, dan lain-lain. Para anggota DPR ini, kata dia, selain mendapatkan fasilitas, juga mendapatkan uang yang dirancangnya sendiri.

"Fasilitas-fasilitas waktu yang diberikan oleh mereka itu juga diiringi oleh fasilitas uang, nah fasilitas uang ini sifatnya langsat sehingga begitu menggoda untuk tidak diambil. Itu (uang) halal karena itu mereka sendiri yang merancang aturan-aturan tersebut," jelasnya.

Tetapi faktanya, menurut Dedek, ketika dirinya blusukan ke daerah pemilihannya (dapil), masyarakat sekitar mengaku tidak pernah ada anggota dewan yang datang ke daerah tersebut.

Reporter : Fikri Faqih

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video menarik berikut ini: