Panelis Debat Capres, Bambang Widjojanto Batal, Ketua KPK Datang

Liputan6.com, Jakarta - Panelis debat perdana capres dan cawapres untuk Pilpres 2019 telah disepakati. Ada enam panelis yang akan menyusun pertanyaan seputar tema debat yang akan digelar pada 17 Januari 2019.

Tema debat perdana adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat akan diikuti pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yaitu pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Nama-nama calon panelis debat yang disepakati Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ahli Tata Negara Bivitri Susanti, Ahli Tata Negara Margarito Kamis, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo batal jadi panelis debat perdana. Keduanya ditarik atas permintaan tim kampanye capres nomor urut 01 dan 02.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, walaupun bersedia menjadi panelis, dia tak akan hadir pada saat debat. Menurutnya, tidak ada kewajiban untuk seorang panelis hadir pada saat debat.

"Panelis itu boleh datang boleh tidak, pada waktu debat berlangsung. Kalau pun datang hanya sebagai tamu," ujar Agus Rahardjo di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

Dia mengatakan, keputusan menjadi panelis debat capres perdana diambil setelah berdiskusi di KPK.

"Kalau buat soal kita mau bantu, akan berkontribusi tapi terkait tanggal 17 waktu debat kami tidak akan datang, supaya tidak ada kesan kami ditarik ke politik. Itu yah," kata Agus.

Dia mengaku diminta KPU menjadi panelis debat capres-cawapres pada Kamis 3 Januari 2019.

"(Diajak) KPU. Jadi Ketua HAM dan KPK diajak KPU, termasuk Pak Bagir sama Pak Hikmahanto. Yang dari paslon Mbak Bivitri sama Pak Margarito. Minggu kemarin. Baru tiga hari," tandas Agus.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pasangan capres dan cawapres akan diberikan daftar pertanyaan sebelum pelaksanaan debat pertama Pilpres 2019. Kedua pasangan capres dan cawapres menerima daftar pertanyaan seminggu sebelum debat.

"Kalau target kita sih tanggal 10 (Januari) lah, seminggu sebelum pelaksanaan debat," kata Arief di Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

Meskipun menerima daftar pertanyaan, Arief menyebut pihak capres dan cawapres tidak mengetahui pertanyaan mana yang akan diajukan. Dia menyebut pertanyaan dalam debat akan dibagi menjadi dua tipe yaitu terbuka dan tertutup.

"Kan ada 20 pertanyaan, padahal kan sebenarnya yang ditanyakan masing-masing cuma tiga, karena ada tiga segmen yang pertanyaan oleh moderator berarti nanti ada tiga untuk Paslon nomor 01 dan 02. Kan tapi tiga pertanyaan itu mereka belum tahu," ucap dia.

Sedangkan untuk yang tertutup, Arief menyebut setiap paslon mempunyai kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada lawannya. Sehingga setiap paslon tidak mengetahui apa yang akan ditanyakan saat debat nanti.

"Jadi paslon 01 mengajukan pertanyaan ke 02 begitu juga sebaliknya. Ini kan enggak ada yang tahu pertanyaan seperti apa," papar Arief.

Arief menyebut, pihaknya memiliki pertimbangan tersendiri mengenai pemberian daftar pertanyaan itu. Yakni, agar memudahkan paslon dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan data secara detail saat debat capres.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Nama Panelis Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo batal jadi panelis debat capres dan wakil presiden di Pilpres 2019. Keduanya ditarik atas permintaan tim kampanye capres nomor urut 01 dan 02.

"Ada dua nama, yakni pak Adnan Topan dan pak Bambang Widjojanto. Masing-masing itu, diusulkan oleh Paslon 01 dan 02. Paslon 01 dan 02 memutuskan untuk mengurangi satu panelis usulan mereka sendiri. Nah yang dikurangi adalah Pak Bambang Widjojanto dan Pak Adnan Topan, begitu," kata Wahyu saat dihubungi, Sabtu (5/1/2019).

Ia menjelaskan, penarikan kedua nama dari daftar panelis juga atas kesepakatan antara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, KPU, dan Bawaslu usai rapat Jumat malam.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding menuturkan, Bambang Widjojanto dicoret karena merupakan partisan yang pernah mendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada 2017. Bambang diusulkan sebagai panelis oleh kubu Prabowo-Sandi.

Hal itulah yang kemudian menjadi pertimbangan oleh KPU. Agar berimbang, usulan TKN yaitu Topan Adnan yang merupakan aktivis ICW juga dicoret.

"Supaya proporsional dan berimbang, maka usulan TKN yaitu Mas Topan juga didrop. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa dari Mas Topan dan Mas Bambang didrop dan itu jadi kesepakatan semua pihak," pungkas Karding.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tak mempermasalahkan ia batal menjadi panelis debat capres 2019.

"Saya baru baca WA bakda subuh ini dari KPU. Informasinya benar. Biarlah yang terbaik untuk bangsa ini yang kelak akan terjadi. Semoga kemuliaan yang menjadi tujuan serta setiap keputusan dan kebijakan yang diambil didoakan hanya untuk kemaslahatan," kata Bambang saat dikonfirmasi, Sabtu (5/1/2019).

Dia mengatakan, kejahatan korupsi masih menyandera dan sangat kuat untuk mencengkeram bangsa Indonesia.

"Faktanya, intensitas kejahatan korupsi masih menyandera dan kian kuat mencengkeram bangsa ini, sehingga ada banyak peluang untuk berkiprah dan terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi dimanapun saja," ujarnya.

Ia ingin siapa pun yang menjadi presiden nanti, bisa mensejahterakan rakyat dan mampu memunculkan rasa keadilan sosial. "Semoga akal sehat dan kewarasan tetap menuntun bangsa itu. Jayalah Nusa dan Pertiwiku," sambung Bambang.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengaku terkejut namanya dicoret KPU dari daftar panelis debat pertama Pilpres 2019. Dia menilai keputusan KPU tersebut sangat mendadak.

"Alasan KPU, keputusan mendadak ini kesepakatan tim paslon 1 dan paslon 2. Mengejutkan karena mendadak, meski kami selalu paham politik itu sangatlah dinamis," ujar Adnan saat dihubungi, Sabtu (5/1/2019).

Kendati begitu, dia mengaku tak mempermasalahkan keputusan KPU tersebut. Adnan mengatakan ICW akan tetap berperan untuk memberikan kritik dan masukan terkait upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin mengaku tidak memiliki pengalaman mengikuti debat politik, khususnya pada debat Pilpres 2019. Meski belum berpengalaman, Ma'ruf mengaku siap menjawab keraguan berbagai pihak dalam debat pertama yang akan berlangsung pada 17 Januari 2019.

"Saya memang belum pernah jadi calon presiden, calon wakil presiden, calon wakil gubernur," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (5/1/2019).

Menurut Ma'ruf, ia biasa berdebat di Bahtsul Masail, yakni forum diskusi antar ahli keilmuan Islam, di lingkungan pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam forum ini, berbagai macam persoalan keagamaan yang belum ada hukumnya dan belum dibahas ulama terdahulu, dibahas secara mendalam.

"Tapi saya biasa berdebat bahtsul masail. Itu beda nuansa saja," ucap Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, dia akan mengikuti seluruh aturan main dalam debat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karenanya, dia akan melatih diri agar terbiasa dengan aturan main yang dimaksud.

"Persiapan sudah dilakukan. Saya sudah diberi bahan-bahan. Kemudian besok akan ada briefing tentang materi debat," tandas Ma'ruf Amin.

Kesiapan juga disampaikan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno. Dia mengaku siap menghadapi debat pertama pada 17 Januari 2019, dan akan mengusung sejumlah gagasan dalam debat tersebut.

"Saya sudah melakukan kunjungan di seribu titik, banyak persoalan yang muncul di lapangan dan itu akan menjadi bahan saya dalam debat nanti," tegas Sandi di Samarinda, Sabtu (5/1/2019).

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak menambahkan, untuk kesiapan debat, Prabowo Sandi akan menerima masukan dari Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-RI Susilo bambang Yudhoyono (SBY).

"Nanti Bang Sandi dan Pak Prabowo akan dapat masukan dari Pak SBY kemudian dari para menteri termasuk dari para menteri-menterinya Pak Jokowi. Misalnya seperti Pak Sudirman, ada Pak Fery, Pak Tedjo," ucapnya.