Indonesia Power Libatkan Ratusan Pramuka Lakukan Coastal Clean Up di Pantai Kuta

Liputan6.com, Jakarta PT Indonesia Power bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menginisiasi gerakan Coastal Clean Up di Pantai Kuta Bali pada 31 Januari 2019. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan pegawai, undangan, dan melibatkan 100 anggota pramuka sebagai ikon pemuda yang mempelopori kampanye mengurangi sampah plastik.

PT Indonesia Power adalah salah satu anak usaha PT PLN (Persero) sekaligus peraih penghargaan Proper Emas pada 2018 dari KLHK. Secara konsisten PT Indonesia Power memprioritaskan gerakan cinta lingkungan, dengan memerangi kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, dan meminimalisir membuang sampah plastik.

Selain itu, rangkaian acara Coastal Clean Up dilanjutkan dengan sharing session pengelolaan kinerja lingkungan berbasis Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2018 bersama tim KLHK, di Pullman Bali Legian Beach hotel.

Sharing session penting dilakukan untuk menajamkan kinerja lingkungan Indonesia Power sebagai peraih Proper Emas. Raihan Proper Emas sebagai peringkat tertinggi penilaian proper ini sangat membanggakan.

Ini juga merupakan bukti upaya berkelanjutan Indonesia Power dibidang lingkungan, efisiensi energi, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Artinya perusahaan telah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Menanggapi penghargaan ini, Sripeni Inten Cahyani selaku Direktur Utama Indonesia Power mengatakan bahwa komitmennya jelas untuk menyelenggarakan bisnis pembangkitan tenaga listrik dengan Aman, Bersih, Hijau, Andal, dan Efisien.

Rangkaian kegiatan juga merupakan aksi nyata untuk mewujudkan fokus kami terhadap pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan kerja keras dan konsistensi untuk mengawal program ini.

"Maka kami beserta seluruh jajaran manajemen dan seluruh karyawan Indonesia Power (IP) akan selalu mengedepankan aspek continuous improvement dan inovasi dalam segala hal termasuk pengelolaan lingkungan ini, sehingga melebihi dari yang dipersyaratkan oleh pemerintah," ujar Inten.

(*)