Sinergi Pemerintah dan Pengusaha untuk Ekonomi Kuat

Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka memberikan fasilitas dan kemudahan kepada dunia usaha.

oleh Fitri Syarifah diperbarui 25 Mar 2019, 14:50 WIB
Diterbitkan 25 Mar 2019, 14:50 WIB
Ilustrasi pembangunan era Jokowi
Sinergi Pemerintah dan Pengusaha untuk Ekonomi Kuat

Liputan6.com, Jakarta Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tak terlepas dari adanya sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha. Kedua pihak harus terus bergandeng tangan untuk mendorong dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Simak videonya di sini

Selain itu, sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha juga akan berdampak kepada peningkatan daya saing Indonesia di pasar dunia. Terlebih, di tengah dinamika perekonomian global.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 mencapai 5,17%. Pertumbuhan tersebut, lebih besar dibandingkan pada 2017 yang mencapai 5,07%. Adapun pada 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,03%, di mana sebelumnya hanya 4,88% pada 2015.

Sementara itu Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan, target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,4% - 6%. Untuk mencapai target yang diharapkan itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat berfungsi optimal dan juga sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Dengan kata lain, kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam implementasinya, dapat tepat sasaran. Hal tersebut karena idealnya, pemerintah harus ramah kepada bisnis atau business friendly. Pada saat bersamaan, pengusaha juga diharapkan bersedia dan mematuhi aturan yang dibuat pemerintah. Nah untuk itu, dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik serta intens antara keduanya agar tercipta soliditas.

Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka memberikan fasilitas dan kemudahan kepada dunia usaha. Pemerintah juga secara konsisten terus berupaya mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Pada 2019, pengelolaan fiskal difokuskan pada dua hal utama yaitu untuk menjaga kesehatan  fiskal dan untuk mendorong iklim investasi dan ekspor. Untuk mendorong iklim investasi dan ekspor, yang dapat dilakukan adalah  melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberian insentif fiskal untuk peningkatan daya saing investasi dan ekspor.

Sementara untuk menjaga kesehatan fiskal, akan dilakukan dengan mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Selain itu, Presiden Jokowi juga kerap menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi fokus pemerintah selanjutnya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia. Hal itu dilakukan dengan memberikan pendidikan vokasi dan keterampilan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Sejatinya, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dibutuhkan agar potensi tidak pergi. Dengan begitu, harapannya pertumbuhan ekonomi dapat berjalan berkesinambungan serta terjadi pemerataan pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (adv)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya