Politikus PKS Sebut Kursi Jaksa Agung Tidak Tepat Diisi Politikus

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PKS Nasir Djamil menilai kursi Jaksa Agung sebaiknya diserahkan kepada figur non-partai politik. Dia pun mendukung jaksa karier mengisi kursi Jaksa Agung berikutnya.

"Karena masalah hukum ini masalah sensitif, karena hukum ini menyangkut dengan keadilan dan kepastian dan kemanfaatan. Jadi sangat-sangat dibutuhkan figur yang betul-betul berasal dari institusi tersebut," ujarnya saat dihubungi, Rabu (31/7/2019).

Namun, Nasir menyebut ada minusnya pula jika jaksa karier diangkat menjadi Jaksa Agung. Figur itu disebut bakal resisten terhadap kritik yang menyerang institusinya. Namun, kalau latarbelakang politikus, bakal ada politik balas budi kepada partai yang menempatkannya.

"Apalagi kalau dia seorang politikus atau dia pernah sebagai anggota parpol, dan tentu dia merasa berjasa dengan ketua umumnya yang memfasilitasi dan menempatkan dia di situ," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memotong dilema tersebut. Caranya dengan memberikan langsung agenda penugasan serta mengawasi kerja Jaksa Agung.

"Maka presiden harus mengawasi langsung, apalagi tupoksinya kejaksaan. Jadi memang pertama Presiden harus menetapkan agenda apa yang harus dia lakukan di tubuh kejaksaan," jelas Nasir.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Nasir juga menyarankan Jokowi tidak mengisi pos kementerian bidang ekonomi dengan tokoh dari partai politik. Namun, Nasir pesimis lantaran partai pengusung Jokowi cukup gemuk, sehingga bakal sulit membagikan jatah secara adil.

"Kepala Presiden mumet tujuh keliling ini. Pusing dia ini, pusing kali dia, ditekan sana ditekan sini, walaupun kita lihat dia senyam senyum, itu pening kepalanya. Pertama partai koalisi minta berapa, kedua orangnya punya kapasitas nggak. Yakan, pening dia ini," pungkas Nasir.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com