Jokowi Sudah Tetapkan Calon Menteri, Ini Kata Gerindra

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memastikan komposisi kabinet baru. Susunannya 45 persen untuk partai politik, 55 persen untuk golongan profesional.

Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengaku, Gerindra tak mau ikut campur soal susunan kabinet Jokowi. Soal apakah bakal diberikan atau tidak, itu urusan Jokowi.

"Nggak tahu ya kami tidak tahu karena itu hak preogratif presiden," ujar Andre ketika dihubungi, Kamis (15/8/2019).

Andre mengatakan, posisi Gerindra pun belum pasti. Kata dia, Gerindra belum resmi apakah akan mendukung Jokowi atau tidak. Masih ada Rapat Kerja Nasional untuk mendengar aspirasi kader.

"Posisi kita sampai saat ini belum diundang pak Jokowi," ucapnya.

Jokowi diisukan telah menyiapkan kursi kementerian untuk Gerindra, Andre pun mengaku tidak tahu.

"Itu hak prerogatif presiden. Tidak mungkin Gerindra ikut campur," ucapnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menilai kecil kemungkinan Jokowi memadukan partai nonkoalisi ke kabinet pemerintahan periode 2019-2024. Dia yakin Jokowi tahu bagaimana cara memposisikan partai nonkoalisi.

"Walaupun kecil kemungkinannya kalau itu keputusan Pak Joko Widodo kami tentu dukung," kata Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Plate mengatakan untuk memadukan partai nonkoalisi dalam kabinet tentu harus ada pembicaraan antara Jokowi dan partai koalisi. Jika ingin bergabung juga perlu memberikan manfaat untuk Jokowi.

"Tapi kan kalau berbicara yang di luar koalisi Pak Jokowi tau caranya karena Pak Jokowi akan berbicara secara serius terlebih dahulu dengan partai koalisi dalam hal ini tentu kalau bergabung tentu harus memberikan manfaat tambahan," ungkapnya.

Menurutnya dalam kabinet juga tetap harus berjalan beiringan. Sehingga bisa mencapai visi misi dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Karena masyarakat sudah melihat yang satu sudah bergerak ke kiri yang satu ke kanan bagaimana supaya bergerak bersama-sama harus ada konsesi besar dan konsesi besar ini apa namanya? adalah konsesi politik," ucapnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi, Sania Mashabi

Sumber: Merdeka